Contoh Tesis Ekonomi Pembangunan

By | February 23, 2013

Kami menyediakan Berbagai macam judul-judul Referensi baik Skripsi, Tesis Maupun Disertasi yang dapat anda gunakan untuk penyusunan tugas akhir anda baik skripsi, tesis atau disertasi. Dan “Kami menyedikan produk layanan konsultasi, Jasa pembuatan Skripsi, Tesis dan Disertasi serta Olah Data berbagai bidang. : Informasi lebih lanjut ( Konsultasi, Bimbingan & Jasa Pembuatan Skripsi, Tesis & Disertasi – Olah Data Hub Customer Services”

Contoh tesis ekonomi pembangunan kode Y (HARDCOPY)


  1. LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRA DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KAB. SIDOREJO) (2001)
  2. EVALUASI IMPLEMENTASI STRATEGI BISNIS PARIWISATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI D.I.Y) (1996)
  3. PELUANG INVESTASI DI PROPINSI DATI I LAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (1996)
  4. KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI JAMBI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (2002)
  5. ANALISIS PERUBAHAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI D.I.Y TAHUN 1990-1997 (1999)
  6. TINJAUAN PENGARUH HARGA SEWA RUMAH TERHADAP NJOP PERUMAHAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA DAN KEC. DEPOK KAB. DATI II SLEMAN) (1997)
  7. DAMPAK PERUBAHAN PRODUKSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1990-1992 (2001)
  8. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR-KANTOR DISPENDA KAB. SORONG)
  9. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKAN BARU PROP. RIAU (2002)
  10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA (2000)
  11. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAMKANAN DI KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN (1997)
  12. EVALUASI KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALU PROP. SULTENG TAHUN 1996-2000 (1997)
  13. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN IMPRES DAERAH TINGKAT II DI JATIM SELAMA PEITA IV DAN PELITA V (STUDI KASUS DI KAB. MALANG, PASURUAN DAN SIDOREJO)
  14. PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROP. KALIMANTAN TIMUR (1997)
  15. EFISIENSI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN GARUT (2001)
  16. KESENJANGAN PEMBANGUN EKONOMI ANTAR DAERAH TINGKAT II DI PROP. MALUKU TAHUN 1993-1994 (2001)
  17. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DATI II SURAKARTA (1998)
  18. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROP. BENGKULU (1995)
  19. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN (2000)
  20. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN (DI KABUPATEN TRENGGALEK) (2001)
  21. ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DALAM EKONOMI DAERAH PROP. JAMBI (2001)
  22. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAB. LOMBOK TIMUR (2001)
  23. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KAB. BELITUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992-2000 (2002)
  24. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN (STUDI KASUS DI PROP. BENGKULU) (2002)
  25. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORE CARD (2001)
  26. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR) (2001)
  27. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KALTIM (2001)
  28. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAB. JEMBRANA (2002)
  29. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA KAB. ACEH TENGGARA (2001)
  30. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMATE SELATAN (2001)
  31. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP. NUSA TENGGARA TIMUR (2001)
  32. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA (2001)
  33. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 DI PROP. JAMBI (2001)
  34. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON) (2002)
  35. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA (2001)
  36. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI SEGI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 1997/1998-2001 (2002)
  37. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTANAMAN PEMAKAMAN 2001) (2002)
  38. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA (2001)
  39. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK (2002)
  40. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999) (2002)
  41. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU (2002)
  42. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI (2002)
  43. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPERTADA KAB. TANAH LAUT (2002)
  44. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANAH TORAJA TAHUN 1991-2000 (2002)
  45. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN LUMBUNG KREDIT PERDESAAN (PD BPR LKP) (2002)
  46. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB.PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK (2002)
  47. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB.PURWOREJO) (2002)
  48. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA (1998)
  49. ANALISIS KESIAPAN FUNGSI PASAR TRENYEMAN KOTA SLAWI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KBA. DAERAH TINGKAT II TEGAL (1998)
  50. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA (1998)
  51. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI TERMINAL TIRTONADI PADA DINAS PENDAPATAN KOTAMADYA SURAKARTA (1998)
  52. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. KOTA BARU PROP. KALIMANTAN SELATAN (2001)
  53. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU) (2001)
  54. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA (2001)
  55. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. ACEH TENGGARA (2002)
  56. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN NUSA TENGGARA AGRICULTURAL AREA POROJECT (NTAADP) (2003)
  57. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKANBARU PROP. RIAU (2002)
  58. KELAYAKAN FINANSIAL PROYEK JAMBU METE RAKYAT DI KEC. KUPANG TENGAH DI KAB. KUPANG (2002)
  59. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR (1997)
  60. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR (1997)
  61. EVALUASI KINERJA PDAM TIRTA AMERTA JATI DI KAB. JEMBRANA (2001)
  62. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB.BENGKULU SELATAN (2002)
  63. PROSPEK OTONOMI DAERAH KAB. TANAH LAUT DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (KOMPONEN PENERIMAAN) (2001)
  64. EVALUASI PROSES PENYUSUTAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TA. 1995/1996-2000 (2002)
  65. KESIAPAN KEUANGAN DAERAH DALAM KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN (2000)
  66. EVALUASI TARIP AKOMODASI RAWAT INAP BERDASARKAN UNIT KOS
  67. STRUKTUR DAN KONTRIBUSI SEKTORAL PEREKONOMIAN KOTA BANJAR BARU PERIODE 1995-2000 (1997)
  68. INDEKS CUACA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI DI INDONESIA (2002)
  69. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ANDRA GIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH (2003)
  70. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG (2003)
  71. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROPINSI PAPUA (2004)
  72. PENENTUAN SUB SEKTOR UNGGULAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA PEKANBARU (2004)
  73. PENGARUH VARIABEL- VARIABEL PENIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALIMANTAN BARAT (2004)
  74. ALOKASI PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI IMPLEMENTASI REPETADA DI KAB. ACEH SELATAN (2003)
  75. PERANAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROP. MALUKU (2001)
  76. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. KOLAKA (2004)
  77. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMATERA SELATAN (2003)
  78. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RENSTRA KAB. UANTAN SINGIGI PROP. RIAU 2000-2003 (2005)
  79. PENGARUH DANA BERGULIR SUBSIDI ABM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004 (2005)
  80. HUBUNGAN BELANJA PEMERINTAH DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA BANDA ACEH (2000)
  81. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KASU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANG SARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL) (2005)
  82. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (2001)
  83. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PDRB ANTAR KECAMATAN DI KAB. WARINGIN TIMUR PROP. KALTENG 1997-2002 (2005)
  84. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KELURAHAN SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL (1998)
  85. EVALUASI KOMPARATIF METODE PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KARYA USAHA MANDIRI DENGAN IDT (DI KEC. LEUWILANG KAB. BOGOR JAWA BARAT) (1998)
  86. PERSAINGAN PENGGUNAAN LAHAN ANTARA POLOWIJO DENGAN TEMBAKAU DI KAB. LOMBOK TIMUR (2005)
  87. POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. KALIMANTAN TENGAH (2005)
  88. ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OTONOMI DI KAB. SAWALUNTO/SIJUNJUNG (2002)
  89. PERKEMBANGAN PENDAPTAN PETANI PADI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINAN DI KAB. BOLANG MOGGONNDOWO (2005)
  90. ANALISIS POTENSI DESA KABUPATEN LEMBAT (2005)
  91. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMATERA SELATAN (2003)
  92. DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KAB. DAIRI PROP. SUMATERA UTARA 1999-2003 (2005)
  93. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KABUPATEN SORONG (1999)
  94. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAM KANAN DI KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN (1997)
  95. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DATI II BANJAR (1997)
  96. DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH TK II SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PAD UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KODYA DATI II BANDAR LAMPUNG) (1997)
  97. STRUKTUR EKONOMI REGIONAL DAN KESEMPATAN KERJA DI PROP. TIMOR-TIMOR (1997)
  98. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH PEMUKIMAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KAB. SLEMAN) (1997)
  99. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DATI II BONDOWOSO JATIM SELAMA KURUN WAKTU 1990/1991-1994-1995 (1996)
  100. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA (1997)
  101. ANALISIS PROSPEK PENERIMAAN PAJAK DAERAH PRO. IRIAN JAYA (2000)
  102. PENGARUH FAKTOR TENAGA KERJA DAN MODAL PENDAPATAN USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI KAB. SORONG (2000)
  103. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAGING SAPI DI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (1997)
  104. ANALISIS MODEL-MODEL EKONOMETRI PERMINTAAN ULANG KUASI DI INDONESIA TAHUN 1965-1994 (1996)
  105. ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PROSPEK PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. SORONG (2000)
  106. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG (2000)
  107. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROP. IRIAN JAYA (2000)
  108. KESIAPAN MIMIKA MENJADI DAERAH OTONOM DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (2000)
  109. PENINGKATAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN DI KAB. SORONG (2000)
  110. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KAB. DATI II SARKO (1997)
  111. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADYA DATI II MANADO (1997)
  112. ANALISIS KONFLIK INDONESIA JEPANG DI DALAM PASAR OTOMOTIF PENERAPAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN GAME TEORY (1998)
  113. PENGARUH PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TABUNGAN DOMESTIK DI INDONESIA: STUDI PENDEKATAN ERROR CORECTIONS MODEL SIMULTAN
  114. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN 2000-2004 (STUDI KASUS PADA PROP. NTB) (2006)
  115. KEDUDUKAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PENETAPAN LOKASI IBUKOTA KAB. SERAM BAGIAN BARAT (2006)
  116. ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEGIATAN TAMBANG INKONVENSIONAL (TI) DI PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2005)
  117. PERANAN RETRIBUSI PASAR DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (KASUS DI BANYUMAS) (2001)
  118. EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADI DI KEC. KERAMBITAN KAB. TABANAN (STUDI KASUS MUSIM TANAM JANUARI 2006) (2006)
  119. PENERAPAN BALANCED SCORECARD STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI RIAU (2006)
  120. PENGARUH LOKASI DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH TERHADAP HARGA JUAL TANAH KOMPLEK PERUMAHAN (STUDI KASUS KOMPLEK PERUMAHAN DI KAB. SUMBAWA) (2006)
  121. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TAHUN 1990-2005 (2006)
  122. PENERAPAN BALANCED SCORECARD [STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. RIAU] (1999)
  123. PENERAPAN BALANCED SCORECARD [STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. RIAU] (2006)
  124. DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PAK) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KEC. RAMBAH KAB. ROKAN HULU (2006)
  125. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2002 (2005)
  126. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2003 (2006)
  127. ANALISIS EFISIENSI PADA BANK DI INDONESIA TAHUN 2002 (DENGAN PENDEKATAN METODE DEA) (2005)
  128. KEMAMPUAN KAB. LOMBOK BARAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH (2006)
  129. MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TUNGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG) (2007)
  130. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN (IMPORTANCE) DAN KUALITAS (PERFORMANCE PENGELOLAAN ASET BANGUNAN PEMERINTAH KAB. BULUNGAN) KASUS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KAB. BULUNGAN (2006)
  131. ESTIMASI MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TUNGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG 2006) (2007)
  132. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL (STUDI KASUS INDUSTRI KECIL BARANG KULIT DI MANDING KAB. BANTUL YOGYAKARTA) (1990)
  133. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM (2004)
  134. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI DINAS KESEHATAN KAB. MALUKU TENGAH (STUDI DI BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P3 – PL) TAHUN 2006 (2006)
  135. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KABUPATEN BANTUL) (2000)
  136. ANALISIS CASH BUDGET DAN PEMANFAATAN IDLE CASH DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN KAS DAERAH DI KOTA GORONTALO (2007)
  137. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN (2006)
  138. EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROYEK PENYEDIAAN KAPAL IKAN KAB. FLORES TIMUR (STUDI KASUS KELOMPOK NELAYAN) (2007)
  139. KETERKAITAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU KABUPATEN/KOTA DI SUMUT TAHUN 2001-2004) (2007)
  140. PENGARUH KONSENTRASI PERTOKOAN TERHADAP NILAI TANAH (STUDI KASUS DI KEC. JATINEGARA JAKTIM) (1997)
  141. KAJIAN PENGARUH AKSESBILITAS DAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP NILAI TANAH DI KODYA YOGYAKARTA (1999)
  142. KETERKAITAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU KABUPATEN/KOTA DI SUMUT TAHUN 2001-2004) (2007)
  143. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUMATERA SELATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE II.A 1995/1996 S/D 1999 / 2000 (2001)
  144. IMPLEMENTASI MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENILAIAN KEWAJARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAH LUNTO 2006 (2007)
  145. ANALISIS PENGGUNAAN TERTINGGI & TERBAIK [HIGHEST AND BEST USE ANALYSIS] : STUDI KASUS TANAH EKS MESS PEMDA KAB TANAH BALONG DI KOTA MANJARMASIN (2005)
  146. PENENTUAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA RUMAH [STUDI KASUS DI KOTA MADYA SUARAKARTA] (1997)
  147. FAKTOR-FAKTOR FISIK TANAH DAN LOKASI SERTA PENGARUHNYA DALAM PENENTUAN HARGA JUAL TANAH [STUDI KASUS DI KODYA DENPASAR] (1997)
  148. ANALISIS INTERDEPENDENSI NJOP BUMI TERHADAP HARGA PASAR TANAH UNTUK PERUMAHA DI KODYA SEMARANG (1997)
  149. PENGARUH KUALITAS LAHAN DAN LOKASI TERHADAP HARGA JUAL TANAH [STUDI KASUS DI WILAYAH SURABAYA TIMUR] (1998)
  150. KAJIAN SEKTOR PEREKONOMIAN PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR PROPINSI SUM-UT (2007)
  151. ANALISIS PENGGUNAAN TERTINGGI & TERBAIK [HIGEST AND BEST USE] [STUDI KASUS KOSONG MILIK PEMERINTAH KAB SIDEN RENG RAPPANG DI JALAN JEND A YANI] (2007)
  152. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN {IMPORTENCE} DAN KUALITAS [PERFORMANCE] PENGELOLAAN ASET BANGUNAN PEMERINTAH KAB BULUNGAN [KASUS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KAB BULUNGAN] (2006)
  153. PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PROP DIY TAHUN 1995 – 2004 (2006)
  154. EFEKTIVITAS PROGRAM RASKIN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KAB. TABALONG PROP KALIMANTAN SELATAN
  155. ANALISIS PERKEMBANGAN EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI TAXTIL INDONESIA (1986 – 1997) (1998)
  156. KINERJA DISPENDA DALAM MENGELOLA PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADYA DATI II BANDA ACEH TAHUN 1991/1992 – 1995/1996 (1997)
  157. STUDI KELAYAKAN INVESTASI MESIN PENGOLAH LAHAN SAWAH DI KAB MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR (1999)
  158. ANALISIS KURVA PHILIPS DI INDONESIA 1971 – 1997 – 4 (2004)
  159. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KODYA JAMBI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (2000)
  160. IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROPINSI PAPUA (2002)
  161. ALIRAN INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) KE INDONESIA DALAM MASA KRITIS (2001)
  162. KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN MAGETAN DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH (2001)
  163. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH DI LINGKUNGAN YANG TERCEMAR OLEH BOCORNYA TANGKI POMPA BENSIN [STUDI KASUS DI KEC. BANGUNTAPAN KAB BANTUL DIY]
  164. INDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAB MERAUKE PROPINSI PAPUA (2004)
  165. PENGARUH PRDB RIIL, TINGKAT SUKU BUNGA RILL DAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP INVESTASI SWASTA DOMESTIK DI PROPINSI BENGKULU (2002)
  166. PERTUMBUHAN DAN KESENJANGAN EKONOMI ANTARA DAERAH DI JAWA TIMUR (2000)
  167. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PAJAK HOTEL & RESTAURANT DI KOTA BUKIT TINGGI (2000)
  168. PENGARUH APBD, RASIO KETERGANTUNGAN KETENAGAKERJAAN PRODUKTIF & PENDIDIKAN TERHADAP PERKEMBANGAN PRDB KAB JAYAWIJAYA 1998-2002 (2006)
  169. PERILAKU OPORTUNISTIK LETISLATIF DALAM PENGANGGARAN DAERAH : APLIKASI AGENCY THEORY DI SEKTOR PUBLIK [STUDI PADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTT.] (2009)
  170. STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERKEBUNAN KEMIRI [STUDI KASUS DI KABUPATEN ALOR PROPINSI NTT] (2009)
  171. PENGESTIMASIAN NILAI INTRINSIK SAHAM PT.BANK TABUNGAN NEGARA UNTUK TUJUAN INITIAL PUBLIC OFFERING (2009)
  172. POLA ATRIBUT YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN DALAM MEMBELI RUMAH DI KEC. DEPOK SLEMAN PROP DIY (2009)
  173. PENGESTIMASIAN NILAI EKUITAS PT. BANK TABUNGAN NEGARA TAHUN 2008 (2009)
  174. FORMULASI ANALISA STANDAR BELANJA [ASB] ATAS BELANJA KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIS DI PEMERINTAH DAERAH KAB KOTA BARU (2009)
  175. PENGARUH INVENTARISASI, INDENTIFIKASI, LEGAL AUDIT PENILAIAN & PEMANFAATAN TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP [STUDI PERSEPSI PADA PEMERINTAH DAERAH KAB BELU] (2009)
  176. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH PROP NTT. TAHUN ANGGARAN 2007 (2009)
  177. ESTIMASI NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN RELATIF MULTIPLE DI BURSA EFEK INDONESIA (2009)
  178. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH PROP NTT. TAHUN ANGGARAN 2007 (2009)
  179. HUBUNGAN ANTARA BI RATE, NILAI TUKAR & IHSG DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2008 [MELALUI MODEL VAR] (2009)
  180. MANFAAT BANTUAN PRASARANA & MODAL USAHA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KEC. DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2006 (2008)
  181. MANFAAT BANTUAN MODAL USAHA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PESERTA PROGRAM MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KAB. SORONG TAHUN 2006 (2008)
  182. STUDI TENTANG KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI DESA BALI LOKU KAB. SUMBA BARAT PROPINSI NTT (2001)
  183. ANALISIS PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN POSTEL & PARIWISATA PROP. GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2005 (2006)
  184. EVALUASI KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KAB BONE BOLANGO (2008)
  185. EVALUASI MANAJEMEN ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DI KAB. MALUKU TENGAH TAHUN 2009 (2009)
  186. TINGKAT KAPITALISASI TANAH PERTAMBAKAN AIR PAYAU DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KAB. LOMBOK TENGAH (2004)
  187. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KAPITALISASI LAHAN PERTANIAN [STUDI PADA LAHAN PERTANIAN DI KEC. LAPE KAB SUMBAWA TAHUN 2009] (2009)
  188. PENERAPAN LIARAI & RITUAL LISAN DALAM ADOPSI INOVASI PERTANIAN MELALUI FARMER FIELD SCHOOL DI TIMUR LESTE (2009)
  189. PENGARUH DEGREE OF ECONOMIC LEVERAGE (DEL) DEGREE OF OPERATING LEVERATE (DOL) & DEGREE OF FINANCIAL LEVERAGE (DFL) TERHADAP RESIKO SISTEMATIK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI (2009)
  190. VALUASI EKONOMI DENGAN ERAVEL COST METHOD MONUMEN JOGJA KEMBALI YOGYAKARTA (2009)
  191. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA DI TINJAU DARI PROSES & PENGALOKASIANNYA. PERIODE T.A. 1997/1998 s/d 2001 (2002)
  192. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA AMBON TAHUN 2004 : 1 – 2008 : 4 (2009)
  193. MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TINGGAL “STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKABUMI, KOTA BANDAR LAMPUNG” (2007)
  194. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DAERAH TINGKAT II SLEMAN DAN KAB DAERAH TINGKAT II KULONPROGO PROP DIY (1992)
  195. MANAJEMEN ASET TANAH & BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE [STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KAB KONAWE PROV. SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007] (2008)
  196. ANALISIS TENTANG PERANAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA & INDUSTRI KECIL DI TIMOR LESTE (2009)
  197. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL & MENENGAH DI KOTA AMBON TAHUN 2004 : 1 2008 : 4 (2009)
  198. IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1993-1999 (2001)
  199. PENGARUH BANTUAN MODAL USAHA TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KEC. TAPA KAB BONE BOLANGO (2010)
  200. EVALUASI PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR PENERIMA BANTUAN KAPAL IKAN PADA DINAS PERIKANAN & KELAUTAN KAB. BOALEMO (2010)
  201. DAMPAK BANTUAN MODAL TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH DI KEC. UTARA KOTA GORONTALO 2009 [STUDI PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI “TOLANGIO”] (2010)
  202. ANALISIS PENENTUAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA GORONTALO [STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010] (2010)
  203. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KAB. GORONTALO (2010)
  204. DAMPAK BANTUAN SARANA PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NILA DI KEC. KOTA BARAT KOTA GORONTALO, 2009 (2010)
  205. PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN & FAKTOR EKONOMI MAKRO TERHADAP HARGA SAHAM [PERUSAHAAN PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA THN. 2006-2008] (2010)
  206. PENDAPATAN BERSIH PETANI DI DESA SERANDING KEC. MOYO HILIR KAB. SUMBAWA PROPINSI NTB (2010)
  207. KELAYAKAN FINANSIAL SEBELUM PERLUASAN LANDASAN PACU BANDARA RENDANI MANOKWARI PROP. PAPUA BARAT (2011)
  208. ANALISIS KETERKAITAN ANTARA SEKTOR EKONOMI [STUDI KASUS : DI KABUPATEN TEBO PROPINSI JAMBI] (2011)
  209. PENGARUH MANAJEMEN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET TETAP {TANAH & BANGUNAN} DI DAERAH [STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL] (2006)
  210. ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT & PENGURANGAN KEMISKINAN DI DISTRIK DILI TIMOR LESTE TAHUN 2004-2009 (2011)
  211. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI ASET MERCADO MUNICIPAL DILI MILIK PEMERINTAH TIMOR LESTE [STUDI PADA KEMENTRIAN KEHAKIMAN] (2010)
  212. ANALISIS KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI) DI KAB KOTA BARU (2011)
  213. PINJAMAN DAERAH & PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA PERINTIS DI KAB LABUHAN BATU (2011)
  214. ANALISIS PRODUKSI PERTANIAN KAKAO DI KEC. NANGA PANDA KAB. ENDE (2011)
  215. EVALUASI PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH KAB. SORONG TH. 2010 (2011)
  216. DAMPAK PINJAMAN MODAL USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN PENGUSAHA KECIL DI KAB. KEPULAUAN MRANTI (2011)
  217. FAKTOR RESIKO FISKAL DALAM PENGANGGARAN DAERAH (2009)
  218. EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROV. ACEH TH. 2009 (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. ACEH) (2010)
  219. PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAERAH MELALUI ANALISIS KLUSTER INDUSTRI KECIL DI SULAWESI TENGGARA (2005-2009) (2011)
  220. PENGARUH KOMITMEN DARI SELURUH ORGANISASI SUMBER DAYA YANG CUKUP, PENGHARGAAN DAN HUKUMAN TERHADAP PENYUSUNAN APBD BERDASARKAN PRESTASI KERJA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (2011)
  221. PENILAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DENGAN METODE DEFRECIATED REPLACEMENT COST ( STUDI RUAS JALAN IM.HASAN KOTA BANDA ACEH) (2010)
  222. EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2005-2009 (2010)
  223. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DISPENDA (SUATU STUDI KASUS DESPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KAL-BAR) (1996)
  224. STRATEGI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMBAS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (1996)
  225. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIREKTORAT SARANA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENUNTASAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (1999)
  226. ANALISIS EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I RIAU (1999)
  227. PENERAPAN PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2000)
  228. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROP SULAWESI UTARA (1999)
  229. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESAN YOGYAKARTA (2000)
  230. EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGUNGSI TIMOR TIMUR PASCA JAJAK PENDAPAT (SUATU TINJAUAN PEMINDAHAN WILAYAH KERJA BAGI PNS PENGUNGSI TIMOR TIMUR LINGKUGAN DEPDAGRI DIPEMDA PROPINSI DIY) (1998)
  231. KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TINGKAT DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI DAERAH TINGKAT II LAMPUNG (STUDI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA) (1996)
  232. PERAN ORGANISASI INFORMAL DI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT IRIAN JAYA) (1996)
  233. STUDI KOMPARATIF HUTAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN PANGGANG DAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2000)
  234. ANALISA EEFEKTIVITAS PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH / PD SULTENG (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH PADA UNIT PERCETAKAN DAN KONTRAKTOR) (2001)
  235. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESA YOGYAKARTA (2000)
  236. MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (UPAYA PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA) (2000)
  237. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) BANJARMASIN MENJELANG OTONOMI LUAS (1998)
  238. STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA BANJARMASIN (SUATU UPAYA MENJADIKAN PARIWISATA SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH) (1998)
  239. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PENGAN PROPINSI DATI II SUL-TENG (STUDI PELAKSANAAN PROGRAM SWASEMBADA BERAS DI PROPINSI SUL-TENG) (1997)
  240. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA PENGAJAR PNS DIPEKERJAKAN DI PTS (STUDI DI KOPERTIS WILAYA V DIY) (1993)
  241. HUBUNGAN MOTIVASI DAN PRESTASI DENGAN KEEFEKTIFAN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK) (1994)
  242. IMPLEMENTASI KONSEP BELA NEGARA KALANGAN PERS DI WILAYAH KERJA PWI CABANG JAWA TENGAH (1999)
  243. MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANGERANG) (1998)
  244. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DI DAERAH KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA (STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH) (2001)
  245. STUDI TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN KUPANG [NORTHERN TERRITORY] SEBAGAI SALAH SATU CARA PENERAPAN PEMBANGUNAN INDONESIA BAGIAN TIMUR DAN PENGANTISIPASIAN ABAD PASIFIK (1994)
  246. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU STUDI KASUS KERUSAKAN LAHAN KRITIS SUB DAS SANTANI KABUAPTEN JAYA PURA PROP IRIAN JAYA (2001)
  247. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL (STUDI KASUS DAERAH KOTA KUPANG PROPINSI NTT) (2001)
  248. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG PROGRAM DIPLOMA 3 ILMU PEMERINTAHAN DI PROPINSI IRIAN JAYA (2000)
  249. EVALUASI KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT MELALUI SISTEM KREDIT POINT BAGI GURU SD, SLTP DAN SMU (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH) (2002)
  250. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITA KOKOA DI KABUPATEN YAPEN WAROEN (2001)
  251. STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAL DI DESA ELABUKAMA KEC. ASOLOGAMA KAB JAYA WIJAYTA PROP IRIAN JAYA (STUDI PENDEKATAN POLITIK PEMBANGUNAN) (2001)
  252. IMPLEMENTASI UU NO.22 TH 1999 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH (2002)
  253. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB SORONG) (2002)
  254. IMPLEMENTASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PAJAK ASLI DAERAH KAB.BANTUL DIY (2002)
  255. STUDI EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK) STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG) (2002)
  256. PEREMPUAN DAN REKRUITMEN POLITIK (STUDI KAJIAN TERHADAP PROSES REKRUITMEN PEREMPUAN PAPUA DALAM KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPAU) (2002)
  257. PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES DEMOKRATISASI PEMERINTAH LOKAL (SUATU KASUS PEMBENTUKKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KAB SORONG) (2002)
  258. KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. FLORES TIMUR (STUDI DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGI) (2002)
  259. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ANALISIS SWOT TERHADAP PD. HOTEL SWARNADWIPA (2002)
  260. PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KEC KALI BAWANG KAB KULONPROGO PROPINSI DIY) (1999)
  261. ANALISIS KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA (2000)
  262. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NTB
  263. EVALUASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM KEPADA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA BERGULIR DI KEBUPATEN MUSI KAPUAS (2002)
  264. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KOTA YOGYAKARTA (2002)
  265. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR EFISIENSI ”PROGRAM DIKLAT” PROPINSI DAERAH TINGKAT I KAL-BAR (1995)
  266. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY (1999)
  267. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR PEMERINTAH DAERAH [KASUS PROGRAM DIKLAT PENJENJANGAN SPADA DAN SPALA DI PROPINSI DATI I KAL-BAR] (1995)
  268. FUNGSI DAN PERAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH] (2000)
  269. SIKAP DAN KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC (2001)
  270. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY (1999)
  271. KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM [STUDI PERBANDINGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II KUPANG DAN BADAN PENGELOLAAN AIR MINUM KAB DATI II BELU] (1996)
  272. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRIPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SUL-SEL [PERUBAHAN POLA PIKIR PERWILAYAHAN KOMODITAS DAN PETIK OLAH JUAL] (1998)
  273. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL [STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KAB. DATI II LEBAK PROP. JAWA BARAT (2000)
  274. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH [STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. KULON PROGO (2000)
  275. MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA STUDI KASUS : PARIWISATA KOTA MADYA DATI II SURAKARTA (1998)
  276. EFEKTIVITAS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DESA [STUDI KASUS DI KELURAHAN MALABERO TELUK SEGARA KODYA BENGKULU] (1995)
  277. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (1995)
  278. KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA DI INDONESIA (1995)
  279. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN [STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM PROP DR. W.JOHANES KUPANG NTT] (1995)
  280. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2002)
  281. KESIAPAN PELAKSANAAN TITIP BERAT OTONOMI DAERAH KABUPATEN [SUATU STUDI TENTANG KEUANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN ADMINISTRASI APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KAB. SOLOK PROP SUM-BAR] (2000)
  282. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADANG PARIAMAN (2001)
  283. STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (2001)
  284. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2002)
  285. PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG, ANALISIS : FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG
  286. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PDAM KOTA PALANGKARAYA (2002)
  287. PENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH : STUDI TENTANG EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [STUDI PENELITIAN PADA BAPPEDA KAB DATI II ACEH UTARA DAN BAPPEDA DATGI II ACEH TIMUR] (1996)
  288. ANALISIS FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BAPPEDA [STUDI KASUS DI BAPPEDA TINGKAT II KENDAL] (1966)
  289. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK KOTA/RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JAMBI PROPINSI JAMBI (2001)
  290. PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DI ZONA INDUSTRI LHOUK SEUMAWE ACEH UTARA (1995)
  291. KINERJA BAGIAN TELEMATIKA BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-BAR DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (2002)
  292. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KINERJA PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA (1995)
  293. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (2002)
  294. PENGARUH BUDAYA BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PERIWISATA [STUDI DI KABUPATEN BADUNG-BALI] (2000)
  295. STUDI KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (2003)
  296. PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA [STUDI KASUS DI KANTOR CATATAN SIPIL] (2001)
  297. PERGESERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS DI DINAS PENERANGAN KOTA PALANGKARAYA] (2003)
  298. KINERJA ORGANISASI PDAM KABUPATEN MERAUKE (2003)
  299. ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH [STUDI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI KABUPATEN SEMARANG] (2003)
  300. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN MASYARKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU (2003)
  301. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2003)
  302. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SUB DINAS CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI (2003)
  303. FUNGSI DAN PERAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS PERDA NO.14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN KAPUAS] (2002)
  304. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM IDT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN [STUDI DI KELURAHAN TUNJUNG SEKAR KOTA MALANG] (2002)
  305. ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT [IMPLEMENTASI UU NO.22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH] (2002)
  306. PERILAKU BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA [STUDI KASUS PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR] (2002)
  307. EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGANOBYEK PARIWISATA PARALAYANG] (2002)
  308. AKSES PENDUDUK MISKIN KENDALA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR [STUDI EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN WIJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PROP JAWA TENGAH] (2002)
  309. EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAN BINTAN [STUDI DAMPAK PROGRAM TERHADAP DAERAH KABUPATEN KEPUALAUAN RIAU] (2003)
  310. EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAU BINTAN KAB. KEPULAUAN RIAU (2003)
  311. AKUNTABILITAS NONGOVERNMENTAL ORGANISATION [STUDI TERHADAP PERHIMPUNAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) LAMPUNG] (2002)
  312. KONFLIK DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN WALIKOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2001-2006 (2003)
  313. EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2002)
  314. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT [STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P2KP DI DESA BOKOHARJO KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN PROPINSI DIY] (2003)
  315. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN ASLI DAERAH, PENDAYAAN MASYARASKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU (2003)
  316. EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2002)
  317. NETRALITAS BIROKRASI PUBLIK [STUDI KASUS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA CIREBON] (2002)
  318. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKTA PERKAWINAN [STUDI KASUS PADAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA (2002)
  319. STUDI TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH (2003)
  320. KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH PDAM KABUPATEN TULUNG AGUNG (2002)
  321. PERANAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIJINAN INVESTASI DI PROPINSI JAMBI (2003)
  322. KUALITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU [STUDI KASUS SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU] (2002)
  323. EVALUASI KINERJA PELAYANAN UMUM SATU PINTU TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN [STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN DEPOK SLEMAN DIY] (2002)
  324. KINERJA PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS IJIN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA JAYAPURA] (2002)
  325. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KTP DI KOTA DEPOK (2001)
  326. STRATEGI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH PADA DATI II KABUPATEN LAMPUNG SELATAN [STUDI KASUS RENCANA KAB TANGGAMUS] (2001)
  327. RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH [STUDI KASUS PADA SEKRETARIS DAERAH KAB KULONPROGO PRIPINSI DIY] (2003)
  328. ANALISIS PROBLEMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DI DIY (2003)
  329. PENANGANAN MASALAH PEDAGANG KAKI LIMA [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DI KEC. TANAH ABANG] (2003)
  330. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN ORGANISASIONAL PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PRIPINSI RIAU (2003)
  331. COSTUMER ORIENTED DALAM PELAYANAN RSUD PROPINSI RIAU (2003)
  332. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN [PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1985] (2003)
  333. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (2004)
  334. ANALISIS PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIJINAN KEPADA CAMAT [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN TEMPAT USAHA DI BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAHAT] (2004)
  335. EVALUASI HASIL DIKLAT PENJENJANGAN DI SEKRETARIAT KOTAMADYA PONTIANAK KAL-BAR (1997)
  336. PEREMPUAN DAN KEMISKINAN : STUDI TENTANG RELASI GENDER DALAM KOMUNITAS MISKIN KEDUNGMANGU MASJID DI KOTA SURABAYA (1997)
  337. PENYEDIAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIPE RS DAN RSS [STUDI KASUS PADA PT. PURNAMA KRISNA MULYA DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN BALE ASRI DI DUSUN PERENG DESA BALECATUR KEC GAMPING KAB SLEMAN] (1999)
  338. JALAN KETIGA (THE THIRD WAY) ANTHONY GIDDENS ” DIALEKTIKA ANTARA PASAR, NEGARA DAN MASYARAKAT MADANI” (2001)
  339. POLA AKOMODASI MASYARAKAT TIONGHOA DALAM BERHADAPAN DENGAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK
  340. STUDI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KEDUNGOMBO DI KEC. KEMUSU KAB BOYOLALI (2004)
  341. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2002 [STUDI KEBIJAKAN SUBSIDI PANGAN TERARAH (TARGET FOOD SUBSIDY) DAN INCOME TRANSFER UNTUK KELUARGA MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN POKOK DI KELURAHAN PULISEN, DESA PUSPORENGGO DAN DESA SUKARAME] (2003)
  342. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA [STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA JAMBI] (2001)
  343. DETERMINAN INDIVIDUAL DAN STRUKTURAL KESEJAHTERAAN KELUARGA [STUDI DI PEDESAAN KABUPATEN KULONPROGO] (1995)
  344. STUDI TENTANG KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI ORANG MADURA DI SUMBAWA: ANALISIS KAPITAL SOSIAL DAN TRUST (2003)
  345. KONTINUITAS TRADISI DAN MODERNISASI PESANTREN [ANALISA PROSES PENDIDIKAN PESANTREN] (1999)
  346. STUDI TENTANG MEKANISME PERTAHANAN DIRI PARTAI GOLKAR : ANALISIS TINDAKAN VALUNTARISTIK DAN SKEMA A-G-I-L [ADAPTION GOAL ATTAINMENT-INTEGRATION-LATENCY]
  347. PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PENGHIJAUAN DENGAN PROGRAM REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH UNTUK PENGENDALIAN EROSI DAN BANJIR DI KAB. PURWOREJO [KEBIJAKAN PUBLIK](2003)
  348. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (KEBIJAKAN PUBLIK) (2003)
  349. REFORMANCE SEKBER KARTAMANTUL [STUDI KASUS PADA TPA SAMPAH PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DIY] (2004)
  350. RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAH [STUDI TENTANG UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DESA TANGKAN DENGAN PT.HASFARM UTAMA ESTATE DI KAB. BARITO SELATAN] (2004)
  351. EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK-FAK (2004)
  352. PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT [STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDU UTARA KAWASAN HUTAN DIENG KAB. WONOSOBO] (2003)
  353. DAMPAK REFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (UNIT SWADANA) TERHADAP MUTU PELAYANAN (2003)
  354. EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NO. 2A TAHUN 2001 PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SIAK (2002)
  355. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMUR TENGAH UTARA (1998)
  356. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL] (2002)
  357. PERANAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH BENGKULU (2002)
  358. ANALISIS EFEKTIVITAS ORGANISASI [STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG] (2003)
  359. KINERJA PROYEK AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (WSLIC-II) [STUDI KASUS KABUPATEN SOLOK] (2004)
  360. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN BATAS WILAYAH DI KOTA DEPOK (2002)
  361. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA [STUDI KASUS DI DESA CEPER KECAMATAN CEPER DAN DESA KALIKOTES KEC KALIKOTES KAB DATI II KLATEN] (1998)
  362. STRATEGI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU (2002)
  363. KUALITAS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN [STUDI TENTANG PROSES DAN KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOTA MEDAN TAHUN 2001-2005] (2003)
  364. KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU [STUDI KASUS PADA PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS EKS KAWENANAN MUARA DUA MENJADI KABUPATEN DEFINITIF] (2003)
  365. KONFLIK RELOKASI LAHAN DALAM PEMBANGUNAN [KASUS RELOKASI LAHAN ”ULAT MARAS” DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BATU BULAN DI KEC. MOYO HULU KAB. SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT] (2004)
  366. FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK DI PROPINSI JAWA TENGAH (1990)
  367. ASEAN SECURITY COMUNITY : MOTIF DAN PROSPEK (2004)
  368. STUDI TENTANG ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROPINSI BANTEN (2002)
  369. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI [STUDI KASUS PADA PIR BUN NES KARET DI LOKASI KEC JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI] (2005)
  370. E-GOVERNMENT [KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOCRATIC E-GOVERNMENT DI YOGYAKARTA] (2004)
  371. PERUBAHAN BAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN [STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH] (2004)
  372. REFORMASI BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMUR TENGAH SELATAN] (2004)
  373. STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SIMALUNGUN [STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SIMALUNGUN] (2004)
  374. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PROPINSI RIAU (2004)
  375. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (2003)
  376. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN MUARA ENIM PROPINSI SUM-SEL 2000/2001 (2004)
  377. IDENTIFIKASI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS (2005)
  378. STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM RANGKA KEMBALI KE PEMERINTAH NEGERI MENUJU OTONOMI DESA YANG DEMOKRATIS [STUDI KASUS KABUPATEN MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU] (2004)
  379. PERAN DEWAN SEKOLAH SMP N 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL (2005)
  380. MANAJEMEN TRANSPORTASI PROGRAM BUSWAY DI JAKARTA (2005)
  381. KEISTIMEWAAN PENDIDIKAN PROPINSI NANGROE ACEH DARUS SALAM (2004)
  382. REFORMASI BIROKRASI LOKASI [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN] (2004)
  383. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP TITIK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN (2005)
  384. PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL [STUDI KASUS MENGENAI PERAN EKSEKUTIF DALAM POLITIK LOKAL DI EKS. SWAPRAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN] (2004)
  385. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KONTRAK KERJA SAMA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DI TINGKAT PEMERINTAH LOKAL DI INDONESIA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN ”CONTRACTING-ANT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN DAN PERTAMBANGAN DI KAB. SLEMAN DIY”] (2003)
  386. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS TEMBAKAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEMANGGUNG) (2001)
  387. KINERJA PT. BANK JATIM (2001)
  388. STRATEGI PENGEMBANGAN IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN AGAMA (2001)
  389. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH [STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SORONG] (2002)
  390. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (2002)
  391. RENDAHNYA KINERJA DPRD KABUPATEN MANGGARAI NTT DALAM APLIKASI FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN DAN PENGAWASAN (2003)
  392. REFORMASI BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN] (2004)
  393. KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENUMBUHKAN DEMOKRASI DESA [STUDI DI DESA HARAPAN DANDESA PERAPAKAN KECAMATAN PEMANGKAT KAB SAMBAS PROPINSI KAL-BAR] (2004)
  394. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JENEBERANG [STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAB. GOWA] (2005)
  395. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 17 TAHUN 2002 MENGENAI PAJAK REKLAME [STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE PROPINSI NAD] (2005)
  396. PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARAT PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB. KULONPROGO DIY (2005)
  397. KERJASAMA INVESTASI ANTAR DAERAH PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KARET) PARE-PARE (2005)
  398. PERILAKU VOTING MASYARAKAT AMRI METO [ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOTING MASYARAKAT AMRI METO DI KECAMATAN MOLLO, MOLLO UTARA DAN FATUMINASI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT] (2005)
  399. PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL [STUDI TENTANG PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH] (2005)
  400. IMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SDM APARATUR DAERAH KAB. MAMUJU (2005)
  401. KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN (2005)
  402. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSETTLEMENT TERHADAP WARGA MASYARAKAT PENGUNGSI TIMOR TIMUR DI KAB. BELU PROPINSI NTT
  403. ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASAR-KAN KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK (2005)
  404. PERSEPSI PEGAWAI TENTANG PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM PROSES POLA PENGEMBANGAN KARIER (PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-SEL) (2002)
  405. PENYIMPANGAN PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN [KASUS HUTAN LINDUNG GUNUNG NONA DI KOTA AMBON] (2005)
  406. KOMITE SEKOLAH DAN GOOD GOVERNANCE [STUDI PENGELOLAAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KEC. KOTABU KABUPATEN MUNA PROPINSI SULAWESI TENGGARA] (2003)
  407. PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DUNI [STUDI KASUS PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA] (2005)
  408. IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN [STUDI KONTEKSTUALITAS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI BIAK] (2005)
  409. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1984 (2003)
  410. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPINDAHAN PASAR DI KABUPATEN ALOR PROPINSI NTT (2001)
  411. KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM (2005)
  412. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN MUARA ENIM PROP SUMATERA SELATAN 2000/2001 – 2002 (2004)
  413. EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUAPTEM AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA BANDUNG] (2002)
  414. PENGARUH PERAN ELIT POLITIK FORMAL DAN INFORMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TANGERANG (2001)
  415. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI (2005)
  416. PERILAKU PEMILIH PARTAI POLITIK KIAI PESANTREN DI YOGYAKARTA PADA PEMILU 1999 (2000)
  417. ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DENPASAR] (2004)
  418. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN [STUDI KASUS TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN SD DI KAB SLEMAN DIY] (2003)
  419. STUDI EVALUASI TENTANG PROSES PEMBENTUKKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NO.8 TAHUN 2003 DIKABUPATEN DI KEPULAUAN RIAU (2004)
  420. MENGUAK PROBLEMATIKA KELANGKAAN PANGAN MASYARAKAT BIBOKI [PENELITIAN DI DESA NONATBAAN NTT] (2004)
  421. HUBUNGAN MENONTON IKLAN DI TELEVISI DENGAN LOYALITAS TERHADAP PRODUK BERMERK TERTENTU [STUDI TENTANG HUBUNGAN MENONTON TAYANGAN IKLAN RINSO DI TELEVISI DENGAN LOYALITAS PARA IBU RUMAH TANGGA DI RW.04 KELURAHAN RAWAJALI DALAM MENGGUNAKAN DETERJEN PENCUCI PAKAIAN MERK RINSO] (2002)
  422. PERILAKU MEMILIH WARGA NU DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2004 (2004)
  423. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN (2006)
  424. FUNGSI KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DALAM SISTEM PRODUKSI DAN PEMASARAN KERAJINAN BAMBU DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI. [STUDI TENTANG KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DI KECAMATAN BANGLI KAB BANGLI PROPINSI BALI] (2005)
  425. MIGRASI PENDUDUK DAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA [STUDI MIGRAN ETHNIS BUGIS DI DESA ONEMBUTE KEC. LAMBUYA KABUPATEN KENDARI] (2000)
  426. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN (2006)
  427. MOBILITAS SIRKULER PEKERJA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA (2006)
  428. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA (2006)
  429. INDEKS KEMISKINAN MANUSIA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DIY 1996-2001 [ANALISIS DATA SUSENAS] (2002)
  430. KEADAAN SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN UMUM DI DAERAH TRANSMIGRASI NON PASANG SURUT ”KAL-SEL”
  431. WANITA PEDAGANG KAKI LIMA & PERILAKU MOBILITAS SIRKULER [STUDI KASUS DI PASAR KOTA MADYA SEMARANG] (1994)
  432. PELUANG KERJA DI SEKTOR PERDAGANGAN & MOBILITAS PEDAGANG PASAR DI PEDESAAN [STUDI KASUS DI DESA SAMBI KEC. SAMBI KAB. DATI II BOYOLALI JATENG] (1995)
  433. KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA TRANSMIGRAN DI KEC. MAGINTI KAB. MUNA ”SUL-TENG” (2006)
  434. KEADAAN SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN DI DUSUN TEKAM KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. DATI II PONTIANAK (1997)
  435. KESULTANAN TERNATE DALAM RANAH POLITIK LOKAL [STUDI TENTANG STRATEGI KEMBALINYA KESULTANAN TERNATE DALAM POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU] (2006)
  436. KINERJA BADAN DIKLAT PADA TAHUN 2004 [PENELITIAN DI BADAN DIKLAT PROPINSI KALIMANTAN TENGAH] (2005 )
  437. PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS DI KAWASAN TIMUR TENGAH (2006)
  438. DINAMIKA PEMILIH : [STUDI TERHADAP PREFERENSI POLITIK PEMILIH ETNIS TERNATE DALAM PEMILU LEGISLATIF 1999 & 2004 DI TERNATE] (2006)
  439. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB JAYAPURA DI STRUK SENTANI TIMUR TAHUN 2004 (2006)
  440. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN DIKAB TABALONG [STUDI PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN 2002] (2006)
  441. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DINAS PENDAPATAN DAERAH [SUATU STUDI EFEKTIVITAS DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. DATI II PONTIANAK] (2005)
  442. KEBIJAKAN STRATEGIS UGM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH NO. 153 TAHUN 2000 TENTANG PENERAPAN (UGM) SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA {BHMN} [STUDI KASUS PESPON FAKULT TERHADAP OTONOMI DAERAH ] (2005)
  443. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN GANGGUAN [HO1 & SITU] (2006)
  444. PEMBANGUNAN PARTISIPASI DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI KOTA [STUDI KASUS TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA FISIK KOTA SAWAH LUNTO PROP SUM-BAR] (2002)
  445. PENYIMPANGAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KOMPENSASI BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA PEKAN BARU (2006)
  446. IMPLIKASI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH (2002)
  447. CIVIL SOCIATY ORGANIZATIONS (SCO) DI ARAS LOKAL [STUDI TENTANG PARTISIPASI KONSORSIUM MAKUWAJE DALAM POLITIK PROSES DI PROP MALUKU UTARA]
  448. ANALISIS PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1999 [STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KAB. GOWA] (2003)
  449. KUALITAS PELAYANAN DI KECAMATAN PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI [STUDI KASUS KUALITAS PELAYANAN SETELAH DI LAKSANAKANNYA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DI KEC. WLINGI KAB. BLITAR] (2002)
  450. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS PADA KANTOR KEC. SANAN KULON KAB BLITAR] (2003)
  451. KUALITAS PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA DINAS PETERNAKAN KAB. MALANG DI KAB. MALANG (2003)
  452. EVALUASI KEBIJAKAN PENGAMANAN HARGA PASCA PANEN HASIL PERTANIAN DI KAB. BANTUL (2005)
  453. PEMISAHAN POLRI DARI TNI & APLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DAERAH [STUDI KASUS DI KAB CIREBON PROP JABAR] (2003)
  454. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1998 TENTANG KOORDINASI KEGIATAN VERTIKAL DI DAERAH (1993)
  455. MIGRASI – PELUANG KERJA & JARINGAN SOSIAL (2007)
  456. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL APARATUR PEMERINTAH NEGARA (2001)
  457. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA (2006)
  458. KEGAGALAN GOLKAR DALAM PILKADA [STUDI TENTANG EFEKTIVITAS JARINGAN TERHADAP KEGAGALAN GOLKAL SUL-TENG DALAM PILKADA GUBERNUR TAHUN 2006] (2007)
  459. GENDER BASED ADUOCACY : UPAYA MEMBANGUN RESOLUSI KONFLIK DALAM KONFLIK BERBASIS GENDER DI KAB. SEMARANG (2005)
  460. PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA (2006)
  461. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KENDARI PROP SUL-TENG [STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH] (2001)
  462. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DISPENDA ; [SUATU STUDI KASUS DISPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KAL-BAR] (1996)
  463. DAMPAK PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI KARETA API [JABOTABEK] TERHADAP POLA PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PENYANGGA METROPOLITAN (JAKARTA) STUDI KASUS KEC. BOJONG GEDE KAB. BOGOR (1994)
  464. ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DALAM PELAKSANAANNYA PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH (1993)
  465. NASIONALISME DI KALANGAN MAHASISWA ALIRAN AGAMA KRISTEN SAKSI YEHOVA [STUDI KASUS DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA] (2006)
  466. DAMPAK PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH TERHADAP PERTAHANAN KEAMANAN DAERAH (1993)
  467. PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA (2006)
  468. IMPLIKASI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH (2002)
  469. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN [STUDI KOMPARASI PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2000 DENGAN PERDA KAB SLEMAN NO. 6 TAHUN 2002] (2006)
  470. PARTISIPASI LEMBAGA ADAT GOOD GOVERNANCE DI DESA [STUDI TENTANG PARTISIPASI PADA PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA MOLOTOPO KEC. NDONA KAB. ENDE NTT] (2007)
  471. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN NEGERI DI KAB. PESISIR SELATAN [STUDI DI NAGARI LUMPO KEC. IV JURAL] (2004)
  472. CAPACITY BUILDING PEMERINTAH KAB BULU PROP MALUKU [STUDI TENTANG KESIAPAN DAERAH DALAM PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH]
  473. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI & PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG ATAU KELURAHAN DI KOTA JAYA PURA (2007)
  474. ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KAB TEBO (2007)
  475. PERAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH [KOMINDA] DALAM MENGATASI KONFLIK DI PROP SUM-BAR (2007)
  476. TRANSPARANSI REKRUTMENT PNS [STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROP SUM-BAR] (2007)
  477. ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBENTUKKAN PERDA NEGERI ADAT [STUDI KASUS PADA DPRD PROP MALUKU] (2007)
  478. MANAJEMEN STRATEGIK BUMD [STUDI KASUS PADA ANEKA INDUSTRI & JASA ANINDYA PROP DIY] (1998)
  479. PERANAN TEKNOKRAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL [STUDI KASUS PADA PEMBUATAN TEKS KEBIJAKAN & PROGRAM-PROGRAM STELSEL MAYARAKAT SEJAHTERA [SMS] PROP SUL-TENG] (2006)
  480. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN PASCA TSUNAMI DI BANDA ACEH (2007)
  481. AKSESABILITAS MASYARAKAT KEC. GENYEM DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN SD PADA ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KAB. JAYA PURA (2005)
  482. EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN KEMANUSIAAN BAGI KORBAN BENCANA PASCA TSUNAMI 26 DES 2004 DI BANDA ACEH [STUDI DESKRIPTIF AKSPARASI & KETEPATAN PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK & MEDIS BAGI KORBAN LUKA & PENGUNGSI KOTA BANDA ACEH] (2006)
  483. DINAMIKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN [STUDI TENTANG PENERAPAN KONSEP CITIZEN’S HARTER DI KAB. PASURUAN] (2007)
  484. PROSTITUSI TERSELUBUNG [SALON PLUS] & ALTERNATIF PENANGGULANGANNYA DI KAB. SLEMAN (2007)
  485. PENGEMBANGAN KOTA BIAK SEBAGAI KAWASAN ANDALAN EKONOMI TERPADU [KAPET] DI PROP IRIAN JAYA (2001)
  486. IMPLEMENTASI PROGRAM DIYAT BAGI KORBAN KONFLIK DI PROP. NAD [MEKANISME PENGELOLAAN & KENDALA-KENDALA KEBERHASILANNYA] (2004)
  487. IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERMENT SERVICES PADA BIDANG PENDIDIKAN DI PEMERINTAHAN PROP DIY (2007)
  488. ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KEBERSIHAN & PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANJAR MASIN (2003)
  489. RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA [STUDI DESA SAMBIREJO KAB. TRENGGALEK] (2007)
  490. STUDI IMPLIKASI PERPINDAHAN KAMPUS UNIVERSITAS CENDRAWASIH PAPUA (2007)
  491. AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM PENYEDIAAN FASILITAS & LAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. SLEMAN DENGAN SWASTA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN CONTRACTING OUT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN & PERTAMBANGAN KAB. SLEMAN] (2003)
  492. PERLAWANAN BURUH ANAK [STUDI PERLAWANAN BURUH ANAK DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERKEBUNAN TEMBAKAU] (2003)
  493. PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN & FUNGSI PECALANG DALMA MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAT LOKAL] (2007)
  494. POTENSI DISINTEGRASI NEGARA-BANGSA INDONESIA ETNO- NASIONALISME & OTONOMI DAERAH DI ERA GLOBALISASI (2004)
  495. OPTIMALISASI MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN DAN FUNGSI PECALANG DALAM MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAL LOKAL] (2007)
  496. KEBIJAKAN MUSLIM WORLD OUTREACH AS. DI INDONESIA (2007)
  497. EFEKTIVITAS PELAYANAN [STUDI KASUS PADA BIRO KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI] (2007)
  498. STRUKTUR PEKERJAAN & PENGANGGURAN SERTA KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KAB. HALMAHERA SELATAN (2007)
  499. ANALISIS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BENTUKAH BARU HALMAHERA SELATAN (2007)
  500. EFEKTIVITAS PELAYANAN [STUDI KASUS PADA BIRO KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI] (2007)
  501. ANALISIS POTENSI EKONOMI PROP SUM-BAR [STUDI PRIORITAS PEMBANGUNAN SUM-BAR] (2007)
  502. ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA & ANGKA SETENGAH PENGANGGURAN DI PROP KAL-BAR [ANALISIS DATA SURVER ANGKATAN KERJA NASIONAL [SAKERNAS] 2004] (2007)
  503. KINERJA ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN KOTA TANJUNG BALAI (2006)
  504. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HO) & SITU] (2006)
  505. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROP RIAU (2006)
  506. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA (2006)
  507. PENDEKATAN MILITERISME DALAM BIROKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI ¬¬SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB LABUHAN BATU) (2006)
  508. SISTEM REKRUTMEN SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN [SEBUAH MODAL PEMBANGUNAN SDM PADA KANTOR DINAS PEMUDA & OLAH RAGA PROP. PAPUA] (2005)
  509. TRANSPORTASI PELAYANAN BERBASIS E-GOVERMENT DI KAB. LIMA PULUH KOTA (2008)
  510. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN [STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYA PURA] (2005)
  511. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [KASUS DINAS KEBUDAYAAN DI JAYAPURA] (2004)
  512. AGAMA NELAYAN [STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG MAKNA AGAMA BAGI NELAYAN DI DESA BRONDONG KEC.. BRONDONG KAB. LAMONGAN ] (2008)
  513. IMPLEMENTASI TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA [STUDI KASUS PADA PEGAWAI DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN KAB POHUWATO] (2008)
  514. THE TOLE OF THE PROVINCI AS GOVERNOR UNDER A HOLISTIK APPROUCH TO PROVINEL’AL ADMINISTRATION [A TASE STUDY OF SURATHAM PROVINCE THAILAND] (2006)
  515. EVALUASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DALAM KAITAN PENINGKATAN KINERJA PNS DI PEMKOT TARAKAN (2008)
  516. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KANTOR PEKAN BARU (2007)
  517. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESA YOGYAKARTA (2000)
  518. KUALITAS PELAYANAN STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2001-2005 (2005)
  519. STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA MADYA DATI II MEDAN [STUDI KASUS ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN MEDAN] (1999)
  520. STRATEGI PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DATI I SUL-SEL [SUATU KAJIAN TENTANG DIKLAT APARATUR PEMDA] (1996)
  521. KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM [PDAM] DI KAB SLEMAN
  522. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PASCA REFORMASI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH [STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH, DINAS PARIWISATA & DINAS PASAR KAB. LOMBOK TIMUR PROP NTB](2008)
  523. PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA TENTANG PERAN GENDER & IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN BUDAYA [STUDI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN] (2005)
  524. FUNGSI PENGAWASAN DPRD [STUDI TENTANG PENGELOLAAN DILEMA ANGGARAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK & KEPENTINGAN PUBLIK PADA DPRD PROP MALUKU] (2008)
  525. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI ANAK UMUR DI BAWAH 3 TAHUN DI DIY, NTB & LAMPUNG (2002)
  526. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH (2008)
  527. EFEKTIVITAS DINAS KESEHATAN KAB.BANTUL (2004)
  528. PENGARUH PROFESI DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP GELANDANGAN TERHADAP KETAHANAN PADA ASPEK KETAHANAN [STUDI KASUS PADA LOKASI GELANDANGAN DI WONOKROMO – JAGIR SURABAYA] (2008)
  529. KONFLIK JEPANG DAN KOREA SELATAN ATAS PULAU DOKDO TAKESIMA (2008)
  530. NASIONALISME MASYARAKAT PINGGIRAN [STUDI KASUS ATAS PEMAKNAAN NASIONALISME MASYARAKAT DESA AJI KUNING PULAU SEBATIK KAL-TIM DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA](2008)
  531. BARACK OBAMA AND 2008 PRESIDENTIAL ELECTION IN AMERICAN (2009)
  532. IMPLEMENTASI REKRUTMENT KUALIFIKASI SARJANA [S-2] (STUDI KASUS KAB NABIRE) (2008)
  533. KINERJA BAPEDALDA KOTA JAYAPURA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (2005)
  534. KINERJA PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPETO BIAK] (2006)
  535. EFEKTIVITAS ORGANISASI BALITBANGDA PROP PAPUA (2003)
  536. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [STUDI KASUS KEBUDAYAAN DI JAYAPURA] (2004)
  537. ANALISIS KEMUNGKINAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB BARITO TIMUR [STUDI PADA KEC. DUSUN TIMUR & DUSUN TENGAH ] (2007)
  538. PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM OTONOMI DAERAH [STUDI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DELEGATIF BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB. SOPPENG] (2008)
  539. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEC. & KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI (2005)
  540. KINERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DI KEC. LIMBOTO KAB. GORONTALO (2008)
  541. DISKRESI DALAM MANAJEMEN KONFLIK [STUDI KASUS KONFLIK WILAYAH DI BLOK SEKIP UGM, ANTARA PEMERINTAH DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN & PEMERINTAH DESA SINDUADI KEC. MLATI KAB. SLEMAN DIY] (2006)
  542. KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN AFTA
  543. RIGHTSIZING ORGANISASI PUBLIK : PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB KONAWE (2005)
  544. IMPLEMENTASI COMMUNITY DEVELOPMENT DI PERTAMINA UP VI BALONGAN INDRAMAYU (2009)
  545. KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI IMIGRAN ILEGAL [ILLEGAL IMMIGRANT] PASCA INSIDEN KAPAL TAMPA (2004)
  546. ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAK-TIM (2005)
  547. PERENCANAAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI BASE G. (2007)
  548. KONFLIK DALAM PEMERINTAH NAGARI ”PENELITIAN DI NEGERI PADANG SI BUSUK KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG SUM-BAR” (2004)
  549. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DENGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TELUK AMBON (2005)
  550. KEMITRAAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DENGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) P2KP DI KOTA GORONTALO (2009)
  551. INDUSTRI OBAT BIUS DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP NEGARA (2008)
  552. DRUG TRAFFICKING DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP STABILITAS NEGARA (2008)
  553. EFEKTIVITAS TUGAS TNI DALAM MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM & IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH [STUDI BENCANA GEMPA BUMI 27 MEI 2006 DI KAB. BANTUL PROP DIY] (2007)
  554. KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN POLITIK PEMILU 2009 [STUDI DI KAB TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT] (2009)
  555. SURVIVAL GELANDANGAN & PENGEMIS PEREMPUAN DI KOTA BANJAR MASIN (2007)
  556. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA STAF DI DIVISI NASIONAL REINSERSASI SOSIAL TIMUR LESTE (2009)
  557. STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD PROPINSI GORONTALO (2008)
  558. DINAMIKA KONFLIK LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI GORONTALO (2008)
  559. DAMPAK TRANSFORMASI STATUS & FUNGSI TANAH ADAT BAGI GERAKAN SOSIAL ”STUDI KASUS : TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT MELAMOI TENTANG TANAH EX-ERFPACHT VERPONDING DALAM KOTA SORONG PROP. PAPAU BARAT” (2010)
  560. ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT [STUDI PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA DI DESA CEMPAKA KAB. LAMPUNG UTARA] (2009)
  561. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA HONORER MENJADI CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB ACEH SELATAN (2009)
  562. STATE AUXILIARY INSTITUTION PADA ASAS LOKAL [STUDI TENTANG MOTIF PEMBENTUKAN & PERAN KOMISI TRANSPARANSI & PARTISIPASI KAB. BULUKUMBA] (2009)
  563. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PADANG BAY-CITY DI KOTA PADANG (2010)
  564. DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAB INDUK [STUDI TENTANG DAMPAK PEMBENTUKKAN KAB KUBU RAYA TERHADAP KEUANGAN DAERAH & PELAYANAN PUBLIK DI KAB PONTIANAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN] (2009)
  565. KINERJA PELAYANAN PERIZINAN [PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) TINGKAT KECAMATAN DI KAB LAHAT]
  566. ANALISIS GERAKAN PROTES TERHADAP PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADAU (TPST) BOJONG (2009)
  567. KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. YAPEN WAROPEN DI ERA OTONOMI DAERAH (2003)
  568. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS NELAYAN MARGINAL DI KAB SORONG SELATAN (2009)
  569. PERSEPSI DAN RESPON ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARFAK DI KEL. MANOKWARI PAPUA BARAT (2009)
  570. KAJIAN POTENSI EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI CAGAR ALAM MUTIS TIMAU KAB. TIMUR TENGAH SELATAN, NTT (2010)
  571. RESISTENSI MASYARAKAT NAFRI,ENGGROSS TOBATI & MUARA TAMI TERHADAP PENGEMBANGAN OBYEK & DAYA TARIUK WISATA PANTAI HOLTEKAN DI KOTA JAYAKARTA (2010)
  572. EVALUASI PROGRAM PENGIRIMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR DI KAB TIMUR TENGAH UTARA, NTT (2010)
  573. GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU [STUDI GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU 1998 – 2009 DI MEDAN SUMATERA UTARA] (2010)
  574. PERANAN SMK KELAUTAN & PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA KAITANNYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA (2006)
  575. ANALISIS POSKOLONIAL TERHADAP TOKOH MINKE DALAM ROMAN TETRALOGI BURUH KARYA PRAMUDYA ANANTA TOER (2010)
  576. PERSEPSI DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARFAK DI KEL. MANOKWARI BARAT KAB MANOKWARI PROP PAPUA BARAT (2009)
  577. PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI – ISTRI TERHADAP MOTIVASI PETANI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SISTEM JAJAR LEGOWO [KASUS DI DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB KEDIRI] (2010)
  578. PROFIL KEMISKINAN DI DESA RITABDU KEC. MALIANA KAB BOBONARO TIMUR LESTE (2011)
  579. PROFIL KEMISKINAN RUMAH TANGGA & PENANGGUNGAN KEMISKINAN DI KEC. PARIGI KAB MUNA PROP SULAWESI TENGGARA (2005)
  580. HUBUNGAN KERJA SAMA BILATERAL PEMERINTAH INDONESIA & PEMERINTAH TIMOR LESTE DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL PADA LINTAS BATAS DARAT KEDUA NEGARA (2010)
  581. KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SUMATRA BARAT)
  582. PILKADA LANGSUNG DI KAB. BURU (STUDI TENTANG PERILAKU PEMILIH ETNIS BURU-SULA TERHADAP KEMENANGAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH M. HUSNIE HENTIHU RAMLI UMASUGI PADA PILKADA LANGSUNG TH. 2006 DI KAB. BURU) (2008)
  583. RESISTENSI ORANG RIMBA MENGHADAPI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS PROV. JAMBI (2010)
  584. DINAMIKA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BANTUAN KREDIT MIKRO NAGARI DI KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN (2010)
  585. MANAJEMEN TANGGAP DARURAT BENCANA DI KAB. AGAM (STUDI PENYALURAN BANTUAN PADA KORBAN GEMPA BUMI TGL 30 SEPTEMBER 2009 DI KEC. LUBUK BASUNG & KEC. TANJUNG MUTIARA KAB. AGAM SUMBAR) (2011)
  586. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI KAB. AGAM (2011)
  587. UDAYA POLITIK WARGA AMERIKA SERIKAT KETURUNAN ASIA (STUDI PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU PERIODE 2000-2008) (2009)
  588. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA PANGKAL PINANG (STUDI KASUS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TH. 2008-2009) (2011)
  589. PENGARUH BELAJAR SOSIAL PADA SEBUAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU TERHADAP ADOPSI DAN DIFUSI TEKNOLOGI PADI DI KEC. BANTI MURUNG KAB. MAROS) (2010)
  590. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HASIL MIGAS DI TIMOR-LESTE (2011)
  591. ISLAM DALAM POLITIK LUAR NEGRI INDONESIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SBY (2011)
  592. EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BHS PORTUGIS DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TIMOR-LESTE MELALUI PROGRAM PELATIHAN BAGI PARA TENAGA PENGAJAR (STUDI KASUS DI SEKOLAH ETP-GTI DILI) (2011)
  593. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA YOGYAKARTA (2003)
  594. KEORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KAB. NAGEKEO (STUDI KASUS MENGENAI KEORGANISASIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KAB. NAGEKEO) (2011)
  595. STRATEGI PENINGKATAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM) (2011)
  596. HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN INISIASI GERAKAN SOSIAL (STUDI KASUS TENTANG GERAKAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI YOGYAKARTA DALAM MENEGAKAN KHILAFAH ISLAMIYAH) 1998-2010 (2011)
  597. ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROSES PEMEKARAN KAB. SANGGAU PROV. KAL-BAR (2011)
  598. STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GOLKAR DALAM PEMILU (STUDI TENTANG STRTEGI PEMENANGAN AZIZ MUHULETTE CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI GOLKAR DI DAPIL 3 KAB. MALUKU TENGAH PADA PEMILU 2009) (2011)
  599. EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM KONTEKS SBI (STUDI KASUS PADA SMAN I BANJAR) (2011)
  600. EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI KAKAO FERMENTASI DI KANAGARIAN SIKUCUR KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN (2010)
  601. ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK WISATAWAN UNTUK BERBELANJA DI FACTORY OUTLET KOTA BANDUNG (2011)
  602. LAGU MAMBESAK SEBAGAI POLITIK IDENTITAS ETNIS PAPUA (2011)
  603. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAHAT (2010)
  604. PEMERATAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN SEPINTU SEDULANG DI KAB. BANGKA (2010)
  605. EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU (2011)
  606. STRATEGI RIGHIZING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PERTANIAN DI KOTA METRO (2011)
  607. PEMEKARAN DAERAH : PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI(STUDI TENTANG KONFIGURASI ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI HALMAHERA SELATAN-MALUKU UTARA) (2011)
  608. TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN MANCANEGARA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN INFORMASI WISATA DI TOURIST INFORMATION CENTER (TIC) PROVINSI DIY (2011)
  609. GERAKAN MASYARAKAT PETANI MERESPON PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SINGKOYO KAB. BANGGAI (2011)
  610. PEMEKARAN DAERAH : PRO KONTRA DAN KONSPIRASI (STUDI TENTANG KONFIGURASI ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI HALMAHERA SELATAN-MALUKU UTARA) (2011)
  611. EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU (2011)
  612. TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN MANCANEGARA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN INFORMASI WISATA DI TOURIST INFORMATION CENTER (TIC) PROVINSI DIY (2011)
  613. PERAN PROGRAM SEKSIOLOGI DI RADIO ROMANSA FM DALAM MEMBENTUK PERSEPSI MENGENAI KESEHATAN REPRODUKSI DI KALANGAN REMAJA PONOROGO (2008)
  614. EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KONSULTAN DALAM PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PN PM MANDIRI PERKOTAAN DI KABUPATEN MUNA (2011)
  615. RESISTENSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA LOMBOK TENGAH (STUDI TERHADAP RESISTENSI PETANI DESA TANAK AWU KAB. LOMBOK TENGAH) (2009)
  616. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYAPURA (2004)
  617. ALIANSI KEAMANAN JEPANG-AS PASKA PERANG DINGIN (2011)
  618. KINERJA PROGRAM REVOLUSI KIA (KESEHATAN IBU ANAK) PEMDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROPINSI NTT (2011)
  619. KINERJA PEGAWAI BIRO TATA PEMERINTAHAN PROPINSI PAPUA (2010)

Contoh tesis ekonomi pembangunan kode AJ (HARDCOPY)

  1. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH (2003)
  2. ANALISIS INTERDEPENDENSI TRANSAKSI BERJALAN NERACA MODAL INDONESIA PENDEKATAN MODAL VECTOR AUTOREG RESSIVE DAN VECTOR ERROR CORRECTION 1981.1 – 2002.3 (2003)
  3. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROPINSI PAPUA (2004)
  4. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFI KASI SEKTOR SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG (2003)
  5. KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA 1999 – 2001 (2003)
  6. PENGARUH KEBIJAKAN EKSPOR KAYU TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN: PENDEKATAN MODEL KESEIMBANGAN UMUM TERAPAN (KUT) (1998)
  7. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BATANG HARI, PROPINSI JAMBI
  8. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN, KABUPATEN SORONG) (2002)
  9. KERJASAMA PEMBANGUNAN KUPANG (NTT) DENGAN DARWIN (NORTHERN TERRITORY) SEBAGAI SALAH SATU CARA PENERAPAN PEMBANGUNAN INDONESIA BAGIAN TIMUR DAN PENGANTISIPASI ABAD PASIFIK (1994)
  10. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRATIF PASCA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KAPUAS (STUDI KASUS PADA KAB. PULANG PISAU) (2003)
  11. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU(STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANGSARI, KEC. BANGUNJIWO, KAB. BANTUL) (2005)
  12. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROPINSI DKI JAKARTA (2001)
  13. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RANGAS DENGKLOK KAB KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORE CARD (2001)
  14. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN) USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT ANALISIS INPUT OUTPUT (2002)
  15. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KAB. KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2002)
  16. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUN- AN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUTANSI BEAYA SEKTOR PUBLIK (2002)
  17. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK (2002)
  18. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR) (2002)
  19. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROPINSI DKI JAKARTA (2001)
  20. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKU- KAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI (2001)
  21. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. KOTA BARU. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (2001)
  22. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN & EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB. PURWOREJO) (2002)
  23. ANALISIS EFISIENSI DAN KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAB. GOWA (2004)
  24. EVALUASI ALOKASI ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2004 (2005)
  25. ANALISIS PENGELOLAAN KAS DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. TEMANGGUNG (2004)
  26. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN TIMUR. (2005)
  27. PERKEMBANGAN PENDAPATAN PETANI PADI DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (2005)
  28. EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI USAHA TANI TAMBAK IKAN BANDUNG. (STUDI KASUS DI KEC TINANGGEA, KAB. KONAWE SELATAN) (2005)
  29. RESISTENSI PETANI SAWAH TERHADAP TANAMAN KOMERSIL (STUDI KASUS DI DESA KONGA, KAB. FLORES TIMUR, NTT (2004)
  30. PROSPEK BUDI DAYA ULAT SUTERA DI KAB. LAMPUNG BARAT (2006)
  31. KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI MALUKU, PERIODE 1998 – 2003 (2006)
  32. POTENSI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL TH 2001 – 2005 (2006)
  33. DAMPAK BANTUAN MODAL UASAHA EKONOMI PRO DUKTIF & PROGRAM PENGEMBANGAN KECA MATAN (PPK) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MA- SYARAKAT DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU. (STUDI KASUS USAHA TAHU PENERIMA BANTUAN PPK DI KECAMATAN RAMBAH) (2006)
  34. EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPASI DI KAB. MANDAILING NATAL (2006)
  35. IDENTIFIKASI KECAMATANUNGGULAN DAN PRIORI TAS PEMBANGUNAN DI KAB. GUNUNG KIDUL TH 1991 – 2001 (2002)
  36. KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN. (2006)
  37. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAGIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH (2003)
  38. PENGARUH STRATA SOSIAL EKONOMI DAN KESEHATAN TERHADAP PERMINTAAN PELAYANAN PERSALINAN DI INDONESIA. KASUS DIY, SULAWESI SELATAN DAN NTB (2006)
  39. MODEL KOREKSI KESALAHAN INVESTASI SWASTA DI INDONESIA 1969 – 1994
  40. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH DI BALI TAHUN 1990 – 2005 (2007)
  41. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK PEREMPUAN UMRU 5 – 7 TAHUN YANG TIDAK BERSEKOLAH (STUDI KASUS KAB. KOTABARU PROP. KALIMANTAN SELATAN) (2005)
  42. ANALISIS POTENSI DESA KABUPATEN LEMBATA (2005)
  43. PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEMPATAN KERJA (1997)
  44. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFI- KASI SEKTOR SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI KOTA PALEMBANG (2003)
  45. DISPARITAS ANTAR KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI SUMATERA UTARA, 1993 – 2000. MENUJU KONVERGENSI ATAUKAH DIVERGENSI (2006)
  46. PENENTUAN PENGEMBANGAN SEKTOR / SUB SEKTOR BASIS PEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. ALOR, PROP. NTT (2002)
  47. PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN TULANG BAWANG (2001)
  48. PERANAN MANAJEMEN DALAM UPAYA MENINGKAT- KAN KEGUNAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PEMDA DKI JAKARTA) (2001)
  49. POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PALU (2002)
  50. PERANAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP PENDAPAT AN DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH DI KAB. PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT (2001)
  51. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. MAJENE (2002)
  52. EFEKTIFITAS PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI USAHA EKONOMIS PRODUKTIF PADA DESA TERTINGGAL DI KABUPATEN SLEMAN (2000)
  53. POTENSI SEKTOR EKONOMI DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KAB. BANJAR, PROP KALIMANTAN SELATAN (2002)
  54. IDENTIFIKASI SEKTOR EKONOMI POTENSIAL, PROPIN SI KALIMANTAN SELATAN (ANALISIS INPUT OUTPUT) (2001)
  55. EVALUASI KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (pad) DI KOTA PALU, PROP. SULAWESI TENGAH (1996–2000) (2002)
  56. KINERJA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA (2002)
  57. PENGARUH FISIK DAN LOKASI TERHADAP NILAI TANAH DI SEKITAR KAWASAN WISATA PANTAI. (STUDI KASUS KABUPATEN BANDUNG) (2002)
  58. PERANAN INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PENYE RAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN DONGGALA (2002)
  59. KINERJA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. KUPANG, PROP. NTT (2002)
  60. DISKRIPSI SEKTOR UNGGULAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA TAHUN 1993 – 1999 (2001)
  61. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG (2001)
  62. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. BENGKULU UTARA TH 2000 (2001)
  63. PERGESERAN KESEMPATAN KERJA SEKTORAL DI KO- TA PEKANBARU PROPINSI RIAU PERIODE 1993 – 2000 (2002)
  64. FORMULA ALTERNATIF & ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN CIREBON (2007
  65. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPAT AN PEMERINTAH DAERAH PADA KAWASAN KHUSUS PARIWISATA DI KAB. BINTAN (STUDI DI BINTAN RESORT CAKRAWALA) (2007)
  66. PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR RIIL TERHADAP ARUS PERDAGANGAN KOMODITAS MANUFAKTUR INDONESIA DI KAWASAN ASEAN 1986.4 – 1997.2 (2001)
  67. PENGARUH PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PENANAMAN MODAL DLM NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 1993-2003 (2006)
  68. PENGARUH DERAJAT KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROFINSI JAWA TENGAH (2006)
  69. ANALISIS PENGGUNAAN TERTINGGI DAN TERBAIK (HIGHOST AND BEST USE) STUDI KASUS TANAH KOSONG MILIK PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG DI JL JEND. A. YANI (2007)
  70. STUDI OPTIMALISASI ASET PEMERINTAH DAERAH DI INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SEWON SBG SUMBER PENERIMAAN /PENDAPATAN BARU PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUAGANDAERAH PROP. DIY (2005)
  71. ANALISIS PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SLEMAN TH 2002-2006 (2007)
  72. ANALISIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN PENGARUH PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN TERHADAP NILAI TANAH DI SEKITARNYA TH 2008 (STUDI PADA JALAN MAGELANG, KEPREKAN KAB. MAGELANG) (2008)
  73. ANALISIS IMPLEMENTASI ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) DLM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA PADA DINAS PERTANIAN KAB. MAGELANG TH 2007 (2007)
  74. STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR PENDIDIKAN DASAR DI KAB, SORONG (2000)
  75. IDENTIFIKASI SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI KAB. MALUKU TENGAH TH 1995-2000 (2000)
  76. POTENSI RETRIBUSI DAERAH KOTA TEGAL (2001)
  77. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DLM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KAB. TANGERANG (2004)
  78. PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR PENDUDUK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI PROP. JAWA TENGAH (STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TH 1994-1998) (2000)
  79. POTENSI DANA PERIMBANGAN MENURUT UU NO 25 TH 1999 TERHADAP FISKAL DAERAH (STUDI KASUS DI PROP RIAU) (2000)
  80. PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB. DATI II BEKASI) (1997)
  81. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA KAB. KOTABARU (2002)
  82. PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN HALMAHERA UTARA DG PENDEKATAN SEKTORAL DAN REGIONAL DI PROPINSI MALUKU UTARA (STUDI KASUS DI KAB. MALUKU UTARA) (2000)
  83. ANALISIS STRUKTURAL PASAR DAN KINERJA INDUSTRI PROPERTI INDONESIA SEBELUM DAN SELAMA KRISIS MONETER (STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK JAKARTA 1996-2000) (2002)
  84. VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROPINSI KALIMANTAN (2002)
  85. KINERJA DINAS KEBERSIHAN KOTA DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA PALU (2002)
  86. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB.ACEH TENGGARA (2002)
  87. IDENTIFIKASI SEKTOR EKONOMI POTENSIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. MALUKU TENGGARA (2002)
  88. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH “TARU MARTANI PROP DIY TH 1995-2000 (2002)
  89. POTENSI PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DI PROP. RIAU (2002)
  90. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI PENINGKATANNYA DI KAB. NGADA 1995/1996 SD 2000 (2002)
  91. PENENTUAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN GUNA PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI KAB. KOTABARU (2004)
  92. PEMBANGUNAN BERORIENTASI PERTUMBUHAN HUBUNGANNYA DG PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (2000)
  93. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KUTAI KALIMANTAN TIMUR (2001)
  94. PENERAPAN ASB ATAS ALOKASI BELANJA KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEHNIS DI PEMERINTAHAN KOTA DUMAI (2007)
  95. SIMULASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 29 TH 2002 DI KAB. KUTAI (2005)
  96. ANALISIS PERANAN KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI KERINCI LESTARI DAN KOPERASI PAHLAWAN BERSATU DI KAB. PELALAWAN (2007)
  97. STUDI ATAS PENDAPATAN RETRIBUSI DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TERMINAL INDUK KAB. BANYUWANGI 1997/1998-2006 (2007)
  98. STUDI KELAYAKAN KEUANGAN PEMANFAATAN TERBAIK MESS PEMDA KAB. TANGGAMUS TH 2007 (2007)
  99. IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. TANA TORAJA 2007 (2007)
  100. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YG MENGHAMBAT PENERAPAN PERMENDAGRI 13 TH 2006 DI KAB. KONAWE SELATAN (2007)
  101. IMPLEMENTASI FAKTOT-FAKTOR YG MENGHAMBAT PENERAPAN PERMENDAGRI 13 TH 2006 DI KAB. KONAWE SELATAN (2007)
  102. ANALYTIC HERARCHY PROCESS (AHP) : SEBUAH METODE PEMBOBOTAN ALTERNATIF
  103. IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. TANA TORAJA 2007 (2007)
  104. PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL, TINGKAT HARGA, KAPASITAS FISKAL DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS KAB/KOTA DI PROP RIAU 2001-2003 (2005)
  105. EVALUASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PEMERINTAH KAB. SLEMAN (2007)
  106. ANALISIS TERHADAP NILAI TAMBAH EKONOMIK, BOBOT KINERJA DAN EFISIENSI RELATIF PTPN 1-XIV PERIODE TH 2002-2004 (2005)
  107. FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI INVESTASI SWASTA DI KALIMANTAN TENGAH SELAMA PELITA III SAMPAI PELITA V (1996)
  108. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KEC. DI KAB. TAPANULI UTARA PROP. SUMATRA UTARA 1994-2005 (2007)
  109. PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI :STUDI KASUS KPRI BANGUN,KPRI SEHAT DAN KPRI TUNAS HARAPAN DI KAB. GUNUNG KIDUL PROP DIY TH 2006 (2006)
  110. ANALISIS KONVERGENSI PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA ANTAR KAB/KOTA DI PROP. KAL TENG 1995/2006 (2008)
  111. EVALUASI DAMPAK PROGRAM SEA FARMING TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR DI KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU (2009)
  112. ANALISIS PRIORITAS KEBIJAKAN THD PENGEMBANGAN PUSAT PERBELANJAAN JOGJATRONIK DI YK (MELALUI PENERAPAN METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS) (2009)
  113. ANALISIS PERMINTAAN EKSPOR KARET ALAM INDONESIA DARI JEPARA DAN AMERIKA SERIKAT (1969-1998)
  114. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI NILAI PASAR TANAH DI KOTA BANDA ACEH PASCA BENCANA TSUNAMI (STUDI PADA KEC. KUTARAJA DAN KEC. ULEA KARENG TH 2009) (2009)
  115. FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI NILAI TANAH KOSONG DI WILAYAH AGROPOLITAN KEC. TURI (2009)
  116. PENILAIAN JALAN DG METODE DEPRECIATED REPLACEMENT COST (DRC) DAN TEKNIK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) TH 2008 DI KOTA KUPANG (STUDI RUAS JL THAMRIN, PEMUDA DEPAN PASAR OEBOBO DAN SAMPING SMPN 4 LABAT) (2009)
  117. PROFIL EKONOMI DAN KEBUTUHAN INVESTASI DLM MENCAPAI PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI TERPILIH DI KOTA PEKANBARU TH 2009-2011 (2009)
  118. HUBUNGAN ANTARA KONDISI PERDAGANGAN TEMBAKAU DAN KREDIT BERMASALAH PERBANKAN (STUDI KASUS BNI CAB. TEMANGGUNG TH 2000-2006) (2009)
  119. PENGARUH DEGREE OF ECONOMIC LEVERAGE (DEL) DEGREE OF OPERATING LEVERAGE (DOL) DAN DEGREE OF FINANCIAL LEVERAGE (DFL) THD RESIKO SISTEMATIKA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI (2009)
  120. VALUASI ECONOMI DG TRAVEL COST METHOD-MONUMEN YOGYA KEMBALI YK (2009)
  121. POTENSI SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA DI KAB. LOMBOK TIMUR PROPINSI NTB (2009)
  122. KEEFEKTIFAN KELOMPOK TANI TRANSMIGRASI DAN LOKAL PADA USAHATANI PADI SAWAH DI KAB. KAPUAS (2009)

Contoh tesis ekonomi pembangunan kode E (HARDCOPY)

  1. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS PADA PIR – BUN KES KARET DILOKASI KECAMATAN JAMBI DILUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI) (2004)
  2. REFORMASI BIROKRASI LOKAL (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH TIMUR TENGAH SELATAN (2001)
  3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DIKANTOR BAPEDA KABUPATEN BENGKALIS (2002)
  4. PENERAPAN PRINSIP KEWIRAUSAHAAN DALAM KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DIKABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (2004)
  5. PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL DI EKS SWARAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (2004)
  6. PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KECAMATAN TANAH ABANG) (2003)
  7. REKONSTRUKSISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PROVING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) (2003)
  8. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN DIBIDANG PELANGGARAN DIBIDANG HUKUM MEREK (ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 01 TENTANG MERK) (2004)
  9. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2002)
  10. PENGATURAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (4) DESA DAN BERBAGAI NAMA LAINNYA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA (2004)
  11. EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK FA (2004)
  12. E-GOVERNMENT (KAJIAN TENTANG EFEKTIFITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATIS E-GOVERMENACE DI YOGYAKARTA) (2004)
  13. ANALISIS EFEKTIFITAS ORGANISASI PASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROPINSI NAGGROS ACEH DARUSALAM) (2005)
  14. PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DIKABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2005)
  15. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DIKABUPATEN INDRA GIRI (2003)
  16. ADAPTIBILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI (2003)
  17. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (2003)
  18. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JANABERANG (STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DIKABUPATEN GOWA) (2005)
  19. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (2005)
  20. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (2005)
  21. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKARAYA) (2002)
  22. POLITIK ETNISITAS DALAM PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA (2005)
  23. PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SIANTAR (2004)
  24. GAYA KEPEMIMPINAN BUPATI KONAWE PERIODE 2003-2008 DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAERAH STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE (2005)
  25. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE (2003)
  26. PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BETAME DENGAN RETUN SAHAM (2004)
  27. ANALISIS KESTABILAN FAKTOR PENENTU HARGA SAHAM BLUE CIP DI INDONESIA (2002)
  28. PENERAPAN SOAL GOVERNANCE DITINGKAT DAERAH (STUDI KASUS DIKABUPATEN BENGKULU SELATAN PROP BENGKULU)(2002)
  29. RETRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK KOMPETISI ADMINISTRASI, TRANPARASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG) (2002)
  30. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2001)
  31. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (2002)
  32. STUDI KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (2004)
  33. DEMOKRASI DALAM ORGANISASI MAPULUS DIMINAHASA (STUDI KASUS DIDESA TUMALUTUNG KECAMATAN DAERAH KAB MINAHASA SELATAN (2004)
  34. KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN (2005)
  35. PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN (STUDI TENTANG PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2005)
  36. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSTTLEMENT TERHADAP WARGA TIMUR-TIMUR DIKABUPATEN BELU PROPINSI NTT (2004)
  37. PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARATUR PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB KULON PROGO (2005)
  38. PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO (ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA DAN FALIUMNASI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT PADA PEMILU 1997, 1999, DAN 2004 (2005)
  39. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIKAB REMBANG (2004)
  40. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH (2002)
  41. KETIMPANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN LINDUNG NONA DIKOTA AMBON PASKA KONFLIK SOSIAL (2004)
  42. ASEAN SECURITY COMMUNITY MOTIF DAN PROSPEK (2004)
  43. PARSIPASI POLITIK PEREMPUAN STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DINUSA TENGGARA TIMUR (2002)
  44. PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DURI (STUDI KASUS PT CALTES PASIFIF INDONESIA) (2005)
  45. ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPRES NOMER 18 TAHUN 2000 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK (2005)
  46. EFEKTIFITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMER TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2002)
  47. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DIKABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DANAU DIATAS DANAU DIBAWAH DAN DANAU TALANG TASWALANG) (2002)
  48. PENGARUH PERISTIWA 1965 ‘TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KORBAN’ (STUDI KASUS DESA RANDUSARI, KECAMATAN TERAS BOYOLALI) (2004)
  49. MANAJEMEN PELUCUTAN SENJATA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT- MASYARAKAT BELAJAR DARI PENGALAMAN REKUNSTRUKSI DAN REHABILITASI MALUKU PASCA KONFLIK (2005)
  50. KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA DIKOTA BATAM (2005)
  51. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR HILIR KEPASAR RETAIL JAKBARING PALEMBANG (2005)
  52. REFORMASI DIINDONESIA STUDI ATAS PEMIKIRAN POLITIK PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PGRI) 1998-2000 (2001)
  53. IMPLEMENTASI PP NO 8 TAHUN 2003 DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UU NO 45 TH 1999 DI PROPINSI IRIAN JAYA BARAT (2005)
  54. UPAYA PENINGKATAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB LAHAT
  55. EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU DIPULAU BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (2003)
  56. . EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA TINGKAT II DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TINGAT II SINTAN) (1996)
  57. HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN (2005)
  58. REVIEW KEBIJAKAN PENGUKUHAN DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (STUDI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI) (2006)
  59. ROMO MANGUN WIJAYA DAN PERLAWANAN NIR KEKERASAN STUDI ATAS PERJUANGAN SEORANG ROHANIAWAN MEMBELA KAUM MARGINAL (2003)
  60. OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN KURAU KAB TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (2005)
  61. ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIK SELAMA ENAM BULAN DARURAT MILITER DI NAD (19 MEI – 19 NOVEMBER 03) (2005)
  62. KONFLIK BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA DILAUT SULAWESI SEBAGAI DAMPAK SITERTIFKANNYA PETA LAUT 1979 OLEH PEMERINTAH MALAYSIA (2006)
  63. EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) STUDI KASUS DIKABUPATEN GUNUNG KIDUL (2001)
  64. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PROPINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU (2004)
  65. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (2006)
  66. PEMILU PASKA ORBA KUDA TROYA REOLIGAR KISME (STUDI KASUS PILKADAL, KABUPATEN SLEMAN) (2005)
  67. BISNIS MILITER DAN DINAMIKA KONFLIK DIKOTA AMBON 1999-2000 (2005)
  68. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (2006)
  69. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (2005)
  70. KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIKOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN KTP SINDUK SISTEM ONLINE) (2006)
  71. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK MENINGKATKAN PADA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2002)
  72. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN USAHA (STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH-LAMPUNG) (2005)
  73. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI (KPPI) KABUPATEN PURBALINGGA (2005)
  74. KUALITATIF PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR PELAYANAN TRPADU (KPT) KOTA PAKAN BARU
  75. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PMD, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH (2004)
  76. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (2005)
  77. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DISEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI (2006)
  78. KINERJA ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI RIAU (2006)
  79. KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MARTA KOTAMADYA YOGYAKARTA (1998)
  80. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PADA PENDAPATAN MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU
  81. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB KEPULAUAN RIAU (2004)
  82. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU (2006)
  83. PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN DALAM HUBUNGAN MUSLIM-KRISTEN DIKOTA PALU (2006)
  84. THANK’S POLICES AND KONFLIET ESCALATION IN THE TREE SOUTHERMOST PROVINCES OF THAILAND PATTANI, YALA AND NARATHIWAT
  85. DAMPAK MAKNA GANDA YANG DIHASILKAN DARI PEMOTONGAN SEBAGIAN OBYEK FOTO IKLAN TERHADAP EVALUASI PRODUK (1997)
  86. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB BENGKULU UTARA (2006)
  87. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA DI DISTIK SENTANI TIMUR TAHUN 2004 (2006)
  88. PENGARUH VARIABEL-VARIABEL PENDIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALBAR (2004)
  89. KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KAB. REMBANG (2002)
  90. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. KOLAKA (2004)
  91. DAMPAK BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP SWADAYA MASYARAKAT DI KEC. MERAUKE (2004)
  92. ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PAD KOTA SORONG (2004)
  93. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN NOENTIFIKASI SEKTOR- SUBSEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG (2003)
  94. FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEKERJA PADA SEKTOR NON FARM DI PEDESAAN JAWA EKSLONSI DATA SAKERTI 2000 (2004)
  95. PENGUKURAN NILAI TANAH DENGAN MELIHAT DATA TRANSAKSI JUAL BELI [STUDI KASUS DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN] (1997)
  96. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN RUMAH SEDERHANA [STUDI KASUS KOTA MATARAM NTB] (2005)
  97. POTENSI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DIKOTA MATARAM NTB (2005)
  98. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANA TORAJA TH 1991-2000 (2001)
  99. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB. PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK (2002)
  100. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU (2002)
  101. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB. PURWAREJA) (2002)
  102. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN) (2002)
  103. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI [STUDI KASUS DINAS PASAR] (2002)
  104. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROP. KALSEL (2002)
  105. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMSEL (2001)
  106. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TH 1999 DI PROP. JAMBI (2001)
  107. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (2001)
  108. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTODA 1997/1998-2001 (2001)
  109. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DEPOK (2002)
  110. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TH ANGGARAN 1995/1996-2000 (2002)
  111. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA (2001)
  112. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA (2001)
  113. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP NTT (2001)
  114. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA (2001)
  115. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999) (2002)
  116. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KAB. KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTODA (2002)
  117. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA (2002)
  118. PENGARUH DANA MENGALIR SUBSIDI BBM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004 (2005)
  119. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RESTRA KAB. KUATAN SINGINGI PROP. RIAU 2000-2003 (2005)
  120. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROP DKI JAKARTA (2003)
  121. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU [STUDI KASUS PKM DI DESA KAREBET KEL. GONDANG SARAI KEC. BANYUJIWA KAB. BANTUL] (2005)
  122. SEKTOR POTENSIAL YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI KAB. MANOKWARI (2004)
  123. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTODA [STUDI KASUS KAB. FAL-FAL] (2002)
  124. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPET] SERAM (2004)
  125. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR [PKB] DI PROP PAPUA (2004)
  126. KEPARAHAN KEMISIKINAN DI INDONESIA 1999-2001 (2003)
  127. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAGIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH (2003)
  128. KOPERASI BAITUL MALWATAMWIL SEBAGAI FORMAT LEMBAGA EKONOMI USAHA KECIL (1997)
  129. KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. ACEH SELATAN (2005)
  130. STUDI KELAYAKAN INVESTASI ALAT PENGERING JAGUNG DI KEC. PENIPATAN KAB. TANAH LAUT (2006)
  131. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TH 1990-2005 (2006)
  132. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAN KINERJA UNIT KERJA DALAM MEMPERISAPKAN PELAKSANAAN OTODA DI KOTA PONTIANAK (2000)
  133. DAMPAK KEBIJAKSANAAN TTA NIAGA JERUK TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI JERUK DI KAB. TINGKAT II SAMBAS (1997)
  134. OPERASI FISKAL PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPOR IMPOR INDONESIA 1970-1997 (2006)
  135. PERANAN INVESTASI SWASTA, INVESTASI PEMERINTAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROP. DIY (2003)
  136. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PERHITUNGAN APBD KAB. BALITUNG TH ANGGARAN 1992-2000 (2001)
  137. EVALUASI BELANJA DAERAH DITINJAU DARI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN DI KAB. BATANGHARI (NASKAH PUBLIKASI) (2001)
  138. IMPLEMENTASI MODEL STANDAR ANALISA BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA UNIT KERJA BAPPEDA KAB. BANJAR PROP. KALSEL (NASKAH PUBLIKASI) (2002)
  139. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH KAB. SORONG
  140. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETDA KAB. TANAH LAUT PROP. KALSEL 1994-1995-2000 (NASKAH PUBLIKASI)
  141. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN
  142. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PANGKAL PINANG 1985-2004
  143. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KAB. ACEH SELATAN
  144. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH DI KAB. TEGAL
  145. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA KAWASAN KHUSUS PARIWISATA DI KAB. RINTANG (STUDI DI BINTANG RESORT CAKRAWALA)
  146. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI DI KAB. PURWOREJO)

Contoh tesis ekonomi pembangunan kode O (HARDCOPY)

  1. PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE/2005
  2. EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KEC. KAB. GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH/2002
  3. KUALITAS PELAYANAN DINAS PENDAPATAN TINGKAT II SINTANG KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI/1997
  4. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KOTA PEKAN BARU
  5. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
  6. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
  7. PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE
  8. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  9. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI
  10. PENGARUH KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
  11. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE
  12. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DI KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG)
  13. MOBILITAS SIRKULER PEKERJA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
  14. ANALISIS PENGADAAN BARANG /JASA BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
  15. KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN KTP SIMDUK ON LINE)
  16. PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2004)
  17. PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA ( STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DI KECAMATAN TANAH ABANG) (2003)
  18. EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK (2004)
Bagikan kepada teman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *