Contoh Skripsi Syariah

By | January 21, 2013

Kami menyediakan Berbagai macam judul-judul Referensi baik Skripsi, Tesis Maupun Disertasi yang dapat anda gunakan untuk penyusunan tugas akhir anda baik skripsi, tesis atau disertasi. Dan “Kami menyedikan produk layanan konsultasi, Jasa pembuatan Skripsi, Tesis dan Disertasi serta Olah Data berbagai bidang. : Informasi lebih lanjut ( Konsultasi, Bimbingan & Jasa Pembuatan Skripsi, Tesis & Disertasi – Olah Data Hub Customer Services”

Contoh skripsi syariah kode Y (HARDCOPY).


  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN DI PERUSAHAAN ROKOK EMPAT LIMA (45) KUDUS (1990)
  2. TEORI KEKUASAAN NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1994)
  3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN PADA PT. MUYATEX GETAS PEJATEN KUDUS (1994)
  4. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MAGANG DI DESA BANG BAYANG KEC. BANTAR KAWUNG KAB. BREBES JATEN (1998)
  5. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA POHON KELAPA, CENGKEH, DAN PHON RANDU DI KEC. CLUWAK KAB. PATI (1993)
  6. UPAH BURUH PADA PABRIK GULA MRICAN DI DESA MRICAN KEC. MOJOROTO KODYA KEDIRI JATIM MENURUT HUKUM ISLAM (1993)
  7. PANDANGAN ABU AL’A MAUDUDI TENTANG BANK (1993)
  8. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK DI DESA BANJARREJO KEC. BAYAN KAB. PURWOREJO (1990)
  9. SISTEM EKONOMI DALAM ISLAM (1990)
  10. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADI DAN PENANGGULANGAN HARGA DI DESA KARANG PUTAT KEC. NUSAWUNGU KAB. CILACAP (1992)
  11. PERANAN BAITUL MAL DALAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (1992)
  12. SISTEM UPAH TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ROKOK NOROJONO KUDUS SUATU KAJIAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SYARI’AH ISLAM (1985)
  13. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN PASAL 285 KUHP (1989)
  14. TINDAK PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (1991)
  15. SISTEM PERBURUHAN DI PASAR GEDE YK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1993)
  16. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERJANJIAN KERJA PADA PT. BUDI MAKMUR JAYA MURNI DI REJOWINANGUN KOTAGEDE YK (1993)
  17. STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK KRATON YK OLEH SEBAGIAN MASYARAKAT YK (1996)
  18. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA (1992)
  19. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP (1992)
  20. BEBERAPA ASPEK SEWA BELI RUMAH REAL ESTATE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1992)
  21. SEKSUALIITAS DALAM HUKUM ISLAM (1991)
  22. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT BANK PASAR DATI II GUNUNGKIDUL (1991)
  23. OBJEK FIDUCIA DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI KODYA YK TINJAUAN HUKUM ISLAM (1991)
  24. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI TARI (1990)
  25. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM POSITIF (1995)
  26. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT CANDAK KULAK DI KUD SUBUR WURYANTORO WONOGIRI (1991)
  27. MALPRAKTEK DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER TINJAUAN HUKUM ISLAM
  28. KONSEP AL-QUR’AN TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (1993)
  29. HADIS-HADIS TENTANG KEUTAMAAN PEMBACA DAN PENGHAFAL AL-QUR’AN TINJAUAN HUKUM ISLAM
  30. HADIS-HADIS TENTANG BACAAN SALAM DALAM SHALAT DENGAN KATA WABARAKATUH STUDI TENTANG NILAI DAN KEHUJJAHAN (1994)
  31. KISAH KETELADANAN NABI IBRAHIM DALAM ALQUR’AN (1991)
  32. PERBANDINGAN TAFSIR NUR AL BAYAN DAN AL FURQON SEBUAH KAJIAN ATAS TOPIK NASIKH MANSUKH (1991)
  33. STUDI ANALISA TERHADAP TAFSIR AL-KASYIF MANHAJ DAN PENAFSIRANNYA TENTANG AYAT-AYAT ETIKA (1993)
  34. NILAI HADIST TENTANG HAL-HAL PEKERJA STUDI TENTANG SANAD DAN MATAN (1996)
  35. HADIS-HADIS TENTANG TIDAK WAJIBNYA WUDHU SESUDAH MANDI STUDI TENTANG NILAI DAN KEHUJJAHANNYA (1996)
  36. CORAK PEMIKIRANNYA KALAM AT-TAFSIR AL-KABIR SEBUAH TELAAH TENTANG PEMIKIRAN TAKHUDIN AR RAZI DALAM TEOLOGI (1994)
  37. KONSEP UMMAH DALAM AL QUR’AN TELAAH TERHADAP AYAT-AYAT UMMAH (1994)
  38. AS-SIHAN DAN AL-HISAN DALAM MUSALIH AS SUNNAH KARYA AL BAGAWI (1994)
  39. HADIS-HADIS TENTANG MUSIK DAN NYANYIAN DALAM SUNNAH ABU DAUD TINJAUAN DAN KEHUJJAHAN (1994)
  40. HADIS-HADIS TENTANG MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA DALAM EMPAT KITAN SUNAN (1995)
  41. NILAI HADIS SHALAT TASBIH DALAM KITAB SUNAN AT TIRMIZI (1992)
  42. AL QUR’AN TENTANG REPRODUKSI MANUSIA (1990)
  43. NILAI-NILAI HADIS SHALAT TASBIH DALAM KITAB SUNAN ABI DAWUD (1995)
  44. HADIS-HADIS TENTANG TAKBIR SHALAT IDA’IN DALAM SUNAN ABI DAWUD KAJIAN KESAHIHAN SANADAN MATAN (1995)
  45. PRAKTEK USAHA SIMPAN PINJAM PADA BIRO BANTUAN EKONOMI PONDOKPESANTTREN ASSIDIQIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1996)
  46. ASAS IMUNITET KORPS DIPLOMATIK SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM (1995)
  47. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL KONTRAK PERSENAN PEMBUATAN BATU BATA DI DESA LUNGGE KEC. TEMANGGUNG KAB. TEMANGGUNG (1996)
  48. STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA PENGHASILAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (1996)
  49. HUKUM DAN MASYARAKAT STUDI TENTANG PERTIMBANGAN SOSIAL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (1991)
  50. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH AWAK BIS DI PERUSAHAAN ANGKUTAN BIS PTO.TIMBUL JAYA WONOGIRI (1998)
  51. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI GRIYA LENTERA PKBI DIY CAB. SOSROWIJAYAN DALAM MEMBINA PEKERJA SEKS TAHUN 1995-1997 (1998)
  52. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENITIPAN PERJANJIAN SAFE DEPOSIT BOX DI HOTEL INTERNAL YOGYAKART (1997)
  53. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KONGKUR DI DESA SEGALA HERANG KEC. SEGALA HERANG KAB. SUBANG JABAR (1999)
  54. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA KEJAHATAN KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF (1995)
  55. ISLAM DAN PROBLEMATIKA PANDAFTARAN TANAH WAKAF DI KEC GUNUNGSARI KAB. LOMBOK BARAT (1997)
  56. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT (3) UU NO.7 TAHUN 1989 DI PA. ISLAM SLEMAN YK (1996)
  57. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PIDANA UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (1996)
  58. PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PEMEGANG GADAI DALAM HUKUM PERDATA DAN MAZHAB SYAFII (1998)
  59. JUAL BELI TANAH DIPANTAI KUTA DESA LOMBOK TENGAH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (1998)
  60. EKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM (1996)
  61. TINJAUAN TERHADAP ARBITRASE DALAM HUKUM POSITIF DAN TAHKIM DALAM HUKUM ISLAM SEBUAH STUDI ANALISIS DESKRIPTIF (1990)
  62. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH DIDESA TUNGGAL ROSO PREMBUN KEBUMEN JATENG (1995)
  63. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUBROGASI DALAM HUKUM PERDATA (1995)
  64. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH DI KEC. SRUMBUNG KAB. MAGELANG (1996)
  65. STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IBNU HAZM TENTANG HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA (1997)
  66. PANDANGAN MAZHAB SYAFII DAN HANAFI TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (1995)
  67. PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII TENTANG WALI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO. I TAHUN 1974 (1995)
  68. PAKAIAN WANITA MENURUT HUKUM ISLAM STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFII DAN MALIKI (1997)
  69. STUDI BANDING TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHP (1995)
  70. PENASAKHAN HUKUM AL QUR’AN OLEH AS-SUNNAH DALAM PANDANGAN IMAM SYAFII DAN IBNU HAZM (1997)
  71. STUDI KOMPARASI TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM PERKAWINAN DI KELANTAN MALAYSIA PELAKSANAAN DAN AKIBATNYA (1997)
  72. PANTANGAN – PANTANGAN NIKAH DALAM PERKAWINAN ADAT PASIR PENGAYAAN KAB. KAMPAR RIAU DAN PERKAWINAN ADAT BATAK MANDAILING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1998)
  73. IDDAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SFAFII RELEVANSINYA DENGAN TEKNOLOGI MODERN (2003)
  74. PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM KOMPARASI PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN NJ. COULSON (2004)
  75. KESAKSIAN NON MUSLIM STUDI BANDING PENDAPATN IMAM ASY-SYAFII DAN IBNUL QOYYIM (2004)
  76. HUKUM MENSUCIKAN DAN MENSHALATKAN PERCAMPURAN TUBUH JENAZAH MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFII (2003)
  77. STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYAFII TENTANG PERAN URF DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM (1999)
  78. PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (2003)
  79. PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAH HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (2004)
  80. ZAKAT TANAH SEWAAN (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN YUSUF AL-QARDHAWI) (2003)
  81. BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN AL-QARDHAWI)(2004)
  82. PEMURTADAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 156 A UU NO : I/PNPS/1965 TENTANG PENODAAN DAN PELECEHAN TERHADAP AGAMA (2004)
  83. RIDDAH DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN AN-NAIM DAN KOMARUDIN HIDAYAT) (2002)
  84. AWAL DISYARIATKANNYA SHALAT FARDHU (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT T.M. HASBI ASH-SHIDIQQI DENGAN KYAI MOCH. MUCHTAR MU’THI) (2004)
  85. REAKTUALISASI PEMIKIRAN JARIMAH RIDDAH DALAM PERSPEKTIF FUDANA (2002)
  86. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERTAMA (STUDI KASUS DI DESA WARAKAYA KAB. CIREBON) (2003)
  87. TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CEK BILYET GIRO (STUDI KASUS DI DUSUN MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YK) (2004)
  88. HAK IJBAR WALI DAN KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MEMILIH JODOH. (STUDI KASUS ATAS PANDANGAN MASYARAKAT PESANTREN DI DESA BABAKAN CIWARINGIN CIREBON) (2003)
  89. PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI AL-QARD AL-HASAN (2004)
  90. MONOPOLI PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PT. PERTAMINA UNIT PEMASARAN II PALEMBANG SUMSEL) (2004)
  91. PEMIKIRAN HOS. COKRO AMINOTO TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA (2004)
  92. HOMOSEKSUAL MENURUT IMAM ABU HANIFAH (STUDI TENTANG ISIRBAT HUKUM) (2002)
  93. PANDANGAN MAZHAB MALIKI TERHADAP IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERZINA DAN APLIKASINYA DI INDONESIA (2003)
  94. PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SADAQAH OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT SOLO PEDULI SURAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (2004)
  95. ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2003)
  96. KONSEP DEMOKRASI MENURUT MUAHAMMAD NATSIR DALAM FIQH SIYASAH (2003)
  97. TINJAUAN HUKUM SILM TERHADAP STATUS ANAK NIKAH MUT’AH (STUDI ATAS PANDANGAN SYIAH IMMAMIYAH (2003)
  98. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI JANIN CACAT DALAM KELUARGA (2003)
  99. TINDAKAN MEDIS ABORSI (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 15 UU RI NO : 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN (2004)
  100. PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WASIAT (2004)
  101. STUDI TERHADAP SISTEM PEMBERIAN MUT’AH DIPENGADILAN AGAMA SLEMAN YK (2002)
  102. PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (STUDI TENTANG PANDANGAN HAZAIRIN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA) (2003)
  103. PEMIKIRAN ABDUL KAHAR MUZAKAR TENTANG NEGARA DEMOKRASI (STUDI ATAS BUKU KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA) (2002)
  104. PREMARITAL CHEK UP DAN SYARAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2004)
  105. PEMIKIRAN PROF. DR. TM. HASBI ASH-SHIDDIQY TENTANG JARIMAH RIDDAH (2003)
  106. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM IKLAN DI MEDIA TELEVISI (2003)
  107. IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA (STUDI PASAL 53 KHI) (2004)
  108. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADOPSI DAN AKIBAT HUKUM PERWALIAN DI YAYASAN SAYAP IBU (STUDI KASUS TAHUN 2000-2002) (2004)
  109. PANDANGAN ULAMA HANAFIYAH TENTANG WASIAT KEPADA SI PEMBUNUH (2003)
  110. INFLASI DAN PENGEMBALIAN HUTANG PERORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2003)
  111. PENYELESAIAN PERKARA MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA BAITU TAHUN 1996-2001 (2002)
  112. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN MISBRUIK VAN OMSTADIHEDAN DALAM PERJANJIAN HUKUM PERDATA (2003)
  113. PEMURTADAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI PASAL 156 A UU NO. I/ PNPS/1965 TENTANG PENODAAN DAN PELECEHAN TERHADAP AGAMA (2004)
  114. JIHAD DALAM LEMBGA LEGISLATIF DI INDONESIA (2004)
  115. HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA ANGKAT DAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (2001)
  116. FIQH SUFISTIK STUDI PEMIKIRAN FIQH AL-GHAZALI (2003)
  117. KONSEP EKONOMI KERAKYATAN BUNG HATTA (STUDI TENTANG PEMIKIRAN EKONOMI BUNG HATTA) (2002)
  118. TANGGUNG JAWAB MAJIKAN PADA BURUH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI TENTANG KECELAKAAN LALULINTAS PADA PO. RAHARJA YK) (1993)
  119. SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI LIMU SYARIAH YK (2001)
  120. PROTOTIPE SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPR AL-MABRUR DI PONOROGO JATIM (2004)
  121. PROSES PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN CABLEK DI POLTABES YK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI POLTABES YK ) THE SOLUTION PROCESS OF CRIME CASE VABLEK IN POLTABES YK ACCORDING TO ISLAMIC LAW VIEW CARE STUDI IN POLTABES YK) (2001)
  122. HAK OPSI SENGKETA WARISAN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI YK (THE RIGHT OPTION OF INHERITANCE QUARREL AND IT’S IMPLEMENTATION IN STATE COURT OF YK) (2001)
  123. LAMA WAKTU HAID DALAM FIQH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFII) (2004)
  124. ANALISIS PERMODALAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM (STUDI KASUS PADA BANK BRI SYARI’AH CAB. YK) (2005)
  125. AR-RADD BAGI SUAMI ATAU ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (2005)
  126. PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MAZHAB (2003)
  127. KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK DILUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MAZHAB) (2003)
  128. PENGARUH MOTIVASI , LINGKUNGAN DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI YK (2006)
  129. EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA RESENTIKA COMPUTER (2006)
  130. ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA TAHUN 1999-2003 (2004)
  131. MOTIVASI MASYARAKAT MENABUNG DI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT TEGAL KEMUNING YK) (2006)
  132. CERAI GUGAT ISTERI TERHADAP SUAMI KARENA PALANGGARAN TA’LIK TALAK (STUDI PUTUSAN DI PA. KULONPROGO TAHUN 1996)
  133. PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PEKERJA DALAM SISTEM IRIGASI SAWAH DI DESA LINDUK KEC. PONTANG KAB. SERANG BANTEN (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) (2007)
  134. ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PEKERJA PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGOLAHAN V BALIKPAPAN (2007)
  135. ANALISIS IMPLEMENTASI REKSA DANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SYARIAH PADA BNI SECIRITIES CAB.YK (2007)
  136. PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN) (2007)
  137. PENENTUAN BRAND IMAGE TERHADAP PRODUK PT. ASELI DAGADU DJOGJA (2006)
  138. ANALISIS PENGARUH HARGA , KUALITAS DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN BELI KONSUMEN BARANG DI PASAR KLITIKAN JOGJAKARTA (2006)
  139. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN YK TAHUN 1997-2005) (2007 )
  140. PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN MAJLIS TARJIH PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN (2007)
  141. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2007)
  142. ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHABARAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI ANALISIS DI BMT MARHAMAH WONOSOBO (2007)
  143. ANALISIS PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2001-2005) (2008)
  144. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS MAJALAH BERITA MINGGUAN (STUDI KASUS MBM GATRA) (1998)
  145. ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TOTAL QUALITY MANAGEMEN DENGAN KUALITAS PRODUK (STUDI KASUS PADA CV. JASA MALINDRA JAYA YK) (2008)
  146. ANALISIS KESESUAIAN AKAD DALAM PENYELESAIAN KLAIM BERDASARKAN FATWA DSN (STUDI KASUS PADA AJB BUMI PUTRA 1012 KANTOR OPERASIONAL SYARIAH YK) (2008)
  147. TAFSIR AYAT 34-35 SURAT AN-NISA’ DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER (STUDI KOMPARATIF ANTARA MUFASSIR KLASIK DAN KONTEMPORER) (2004)
  148. PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PENJUALAN ASURANSI DANA SISWA DI PT ASURANSI TAKAFUL INDONESIA CABANG YK (2005)
  149. QAUL QADIM DAN QAUL JADID AL-IMAM ASY-SYAFII TENTANG PERSAKSIAN DALAM RUJUK SERTA RELEVANSINYA BAGI PEMBINAAN HUKUM ISLAM MASA KINI (2003)
  150. KEMISKINAN SEBAGI FAKTOR PERCERAIAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI 2005-2007) (2008)
  151. APLIKASI PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN, KEUANGAN DALAM ISLAM PADA KELUARGA MUSLIM KOTA YK (2007)
  152. METODE ISHAQ DALAM BAHTSUL MASAIL NU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM (2003)
  153. TANGGUNG JAWAB PT.KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI VI YK TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2008)
  154. PERSAINGAN HARGA DALAM PERDAGANGAN INTERNATIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2007)
  155. SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YK (NO. 14/PIDB/2008) (2009)
  156. PRIVATISASI ATAS AIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (UU NO. 7 TAHUN 2004 (2008)
  157. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN KARENA ASAS PELA GANDONG (STUDI KASUS ANTARA NEGERI IHAMAHU DAN AMAHAI DI MALUKU TENGAH) (2009)
  158. HADIST-HADIST TENTANG LARANGAN BUANG AIR DI AIR TERGENANG (STUDI MA’ANIL HADISTS (2009)
  159. METODE PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH (KAJIAN TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN, 1 SYAWAL, DAN 1 ZULHIJJAH 1428H) (2008)
  160. ANALISIS KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA (2005)
  161. PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) RETURN ON ASSET (ROA) DAN ARUS KAS OPERASI, TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2004-2006 (2009)
  162. PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE INVESTMENT OPPORTUNITY SET DAN KUALITAS LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR JII PERIODE 2005-2007 (2009)
  163. PEMUNGUTAN ZAKAT OLEH PEMERINTAH (STUDI ATAS UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT) (2009)
  164. PERJANJIAN KERJA OUTSOURCHING DALAM UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM ISLAM (2009)
  165. PERJANJIAN KERJA DALAM UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM ISLAM (2009)
  166. PENERAPAN PRINSIP MUDHABARAH DALAM PERJANJIAN TABUNGAN PADA BANK RIAU CAB. SYARIAH PEKANBARU (2007)
  167. PENGARUH PROMOSI RELIGIOSITAS DAN KELOMPOK FERENSI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SYARIAH CABANG YOGYAKARTA (2008)
  168. ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (TAKAFUL IJTIMA’)SUDI KASUS DESA SURUH KEC. SURUH KAB. SEMARANG (2007)
  169. KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM MASYARAKAT KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT (STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM) (2009)
  170. EKSEKUSI PUTUSAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI DAN ANAK DIPENGADILAN AGAMA MUNGKID TAHUN 2006 (2008)
  171. PRAKTEK SEWA MENYEWA TENDA DI Z5 10 DA SAMBILEGI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2008)
  172. HAK KEPEMILIKAN BERSAMA PADA PT. TELKOM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2009)
  173. PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGATURAN HAK PEKERJA KONTRAK OUTSOURCHING DI INDONESIA (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) (2009)
  174. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2009)
  175. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 136 /PDT.6/2007/PA KDR) (2009)
  176. KERJASAMA PT. MADUBARU DENGAN PETANI TEBU DI KEC. KASIHAN KAB. BANTUL DI DITINJAU DARI PERPEKTIF HUKUM ISLAM (2009)
  177. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME (ANALISIS PASAL 33 UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME) (2009)
  178. SELF DISPENSING (PEMBERIAN OBAT SENDIRI OLEH DOKTER ) MENURUT HUKUM ISLAM (2009)
  179. PERANAN HUKUM ISLAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ (STUDI KASUS TAHUN 2008 DIPENGADILAN AGAMA CIAMIS) (2009)
  180. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DI RS PKU MUHAMMADIYAH PUSAT YK (2008)
  181. PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YOGYAKARTA TERHADAP FATWA MUI PUSAT NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI (2009)
  182. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI LIFETIME HARDWARE KOMPUTER (2009)
  183. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN HAK PATEN (2008)
  184. ETIKA PERIKLANAN DI MEDIA TELEVISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (2008)
  185. PANDANGAN KYAI KRAPYAK MENGENAI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (2008)
  186. TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO SELOPAMIORO IMOGIRI BANTUL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (2008)
  187. GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PA JAKARTA TIMUR NO. 935/PDT.G/2004/PAJT) (2008)
  188. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PASAL 30-24 UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (2008)
  189. PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NO. 46/PDT.G/2002/PA YK (2009)
  190. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEGI BELADIRI DI JAMBI (STUDI KASUS DI DESA SEGKATI BARU KEC. MERSAN KAB. BATANGHARI) (2009)
  191. TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM (STUDI PERMENAKERTRANS NOMOR 17 TAHUN 2005) (2009)
  192. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI LIFETIME HARDWARE KOMPUTER (2009)
  193. UPAH DALAM KITAB AL-UMMASY-SYAFII (STUDI TERHADAP RELEVANSINYA DENGAN SK. GUBERNUR DIY NO. 218 TAHUN 2005) (2009)
  194. ANALISIS KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS LAYANAN PRODUK SHAR-E DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. SERANG (2009)
  195. MEROKOK DAN TRANSAKSI JUAL BELI ROKOK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (2008)
  196. TUKAR GULING HARTA WAKAF (STUDI KASUS DI KEC. PAGADEN BARAT KAB. SUBANG JABAR) (2009)
  197. PENERAPAN KONSEP HISAN DALAM ETIKKA BISNIS (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN AL GHAZALI) (2010)
  198. STUDI TERHADAP PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG WALI NIKAH PEREMPUAN (2000)
  199. QISAS MENURUT PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII (2009)
  200. PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA HAK BELI BERAS MISKIN DI DESA REJOSARI KECAMATAN GROBOGAN KAB. GROBOGAN) (2009)
  201. KOMUNIKASI HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO DAN SOEHARTO) (2010)
  202. REALITA SOSIAL DAN PEMBANGUNAN SYARIAT (PEMAHAMAN SANTRIWATI NURUL UMMAH TERHADAP SYARIAT BERJILBAB DALAM AL-QUR’AN) (2011)

Contoh skripsi syariah kode AJ (HARDCOPY).

  1. HUKUMAN RAJAM DALAM ISLAM STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD ALI DALAM BUKUNYA “ISLAMOLOGI”
  2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUSA- NA BAJU BODO PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN
  3. PERAN LEMBAGA KOMNASHAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  4. STUDI PERBANDINGAN TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL, KARENA ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI, MALIKI, SYAFI; HAMBALI.
  5. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL 22 – 24 UU No 3 TH 1997 TENTANG KEJAHATAN ANAK
  6. KEDUDUKAN WANITA MENJADI SAKSI DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU HANAFIAH (TELAAH PERBANDINGAN)
  7. KONTRIBUSI ‘URF TERHADAP PEMBINAAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
  8. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUROGALY
  9. BATAS KEMAMPUAN MENIKAH DITINJAU DARIHUKUM ISLAM (TELAAH ANALITIK TERHADAP PASAL 7 UU NO. 1 TH 1974)
  10. KONTRIBUSI ‘URF TERHADAP PEMBINAAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
  11. STUDI PERBANDINGAN ANTARA NGABEN DALAM AGAMA HINDU DI KABUPATEN KARANG ASEM DAN PERAWATAN JENAZAH DALAM HUKUM ISLAM
  12. REFORMULASI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (MENUJU KE ARAH FIQH INDONESIA
  13. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALASAN-ALASAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA WATES
  14. TELAAH PERANAN NADZIR DALAM PERWAKAFAN DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PP NO. 28/1977 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)
  15. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 MENGENAI SANITASI PANGAN UNDANG-UNDANG NO 7 TH 1996
  16. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUSANA BAJU BODO PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN
  17. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM FORMAL
  18. STUDI KASUS TENTANG NIKAH MUT’AH DI KECAMATAN SIDOHARJO SRAGEN JAWA TENGAH
  19. ANALISIS FILOSOFIS TERHADAP PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PENGGANTIAN AHLI WARIS
  20. LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA TINJAUAN YURIDIS
  21. DELIK LINGKUNGAN HIDUP DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. (STUDI PASAL 22 UU NO 4 TH 1992 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
  22. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN CONSTITUTUM POSSESSORIUM SEBAGAI SEBAB PEMILIKAN DALAM HUKUM PERDATA
  23. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF
  24. PELAKSANAAN ZAKAT PADA BAITUL MAAL BALAI USAHA MANDIRI TERPADU “SHAFT” SEMARANG
  25. QIYAS SEBAGAI DASAR PENGHARAMAN NAPZA
  26. IMAMAH DALAM PANDANGAN POLITIK SUNNI DAN SYI’AH (STUDI PERBANDINGAN)
  27. PEMIKIRAN AHMAD AHZAR BASYIR MENGENAI ELASTISITAS HUKUM ISLAM
  28. PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT DAN PAJAK
  29. PANDANGAN AL-GHAZALI TENTANG ISTIHSAN DAN ISTISLAH
  30. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 25 TH 1997 TENTANG KETENAGA KERJAAN (TELAAH ANALISIS TERHADAP 25 DAN 92 TENTANG KESEMPATAN DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PRIA DAN WANITA)
  31. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN PROF. DR. H. MUNAWIR SADZALI TENTANG KONSEP KETATA NEGARAAN DALAM ISLAM
  32. STUDI ANALISIS TENTANG TAKSASI BIAYA HADHANAH DALAM DIKTUM PUTUSAN PERADILAN AGAMA DISEBABKAN PERUBAHAN FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)
  33. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL45 PP NO 9 TH 1975 TENTANG KETENTUAN DIADA DALAM PERKAWINAN
  34. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI HOTEL AMBARUKMO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  35. URGENSITAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERWUJUDNYA HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM
  36. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG DALAM AKTIVITAS EKONOMI
  37. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNG- AN JIWA DARI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912, RAYON WATES
  38. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI KECAMATAN MUARA SIAU DI KABUPATEN SAROLANGUN BANGKO, PROPINSI JAMBI
  39. FASID NIKAH KARENA WALI TIDAK SAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDY ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN)
  40. STUDI PERBANDINGAN TENTANG KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI SEORANG JANDA MENURUT PENDAPAT ABU HANAFIAH DAN IBNU HAZM
  41. PENERAPAN SADDUZ-ZARI’AH PADA PERKAWINAN ANTAR AGAMA (ANTARA LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AL-KITAB)
  42. SEGI-SEGI POSITIF NIKAH MASAL DI PONDOK PESAN TREN “ASSALAM” SUKOHARJO. DITINJAU DARI SYARI’AT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA
  43. PENGARUH PENERAPAN HAK OPSI TERHADAP KESADARAN HULUM UMAT ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA DAN PENGADILAN NEGRI KAB. SEMARANG
  44. TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA KLEPTOMANIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  45. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI ANALISIS TERHADAP ASAL 351 KUHP)
  46. KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT IMAM AS-SYAFII SERTA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
  47. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK DALAM ADAT DI KECAMATAN TAHUNAN KAB. JEPARA (1996)
  48. FATWA-FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA (TELAAH PENGARUH PERKEMBANGAN POLITIK DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM) (1997)
  49. PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT PTRILINEAL / TAPANULI SELATAN (1997)
  50. PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN SETELAH KELUARNYA PP NO 28 TH 1977 (1997)
  51. KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA SEB. ALASAN PERCERAIAN DI P.A. SLEMAN
  52. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN K H MOENAWAR CHALIL TENTANG IJMA’ SESUDAH MASA SAHABAT (1997)
  53. PERCERAIAN DI P.A. YOGYAKARTA (STUDI ANALITIK TERHADAP ALASAN PUTUSAN HAKIM) (1996)
  54. STUDI ANALITIK TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TH 1974 & KOMPILASI HUKUM ISLAM (1996)
  55. REALISASI HADANAH DAN NAFKAH ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI P.A. (STUDI KASUS DI KEC. NGAGLIK) (1996)
  56. VERSTEK DI PERADILAN AGAMA. DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERCERAIAN P.A. YOGYAKARTA (1996)
  57. PERSOALAN SEKSUAL YANG BERAKIBAT PERSELISIHAN SUAMI ISTRI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI P.A. PEMALANG) (1998)
  58. PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MENGAWINI ANAK TIRI, DI P.A. WONOGIRI (STUDI ANALITIK TERHADAP PUTUSAN P.A. WONOGIRI) (1998)
  59. PENERAPAN MASALAH MURSALAH DALAM BERBAGAI PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (1998)
  60. STUDI KOMPARASI ANTARA PANDANGAN IBNU HAZM & ASY-SYAFI’I MENGENAI PUASA RAMADHAN BAGI WANITA HAMIL & WANITA MENYUSUI (1995)
  61. KONSEP MAWADDAH WA RAHMAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (1996)
  62. PELAKSANAAN HUKUM WARIS BAGI KAUM WARIA MUSLIM YANG TERGABUNG DALAM IWAYO (1991)
  63. PEMBAGIAN WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA PADA MASYARAKAT ADAT BANYUMAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1991)
  64. HASAN DAN PANDANGANNYA TERHADAP LOTRE (1991)
  65. PEMILIHAN JODOH DALAM ISLAM (1992)
  66. PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA YANG PRO & YANG KONTRA)
  67. ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DI KAB. BLORA DAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN ADA PENGARUH ISLAM DI DALAMNYA
  68. PENGARUH ADAT DALAM PEMBINAAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM (1992)
  69. TINJAUAN HUKUM ISLAM THD ADAT PERKAWINAN BATAK MANDAILING DI KECAMATAN SIABU, KAB. TAPANULI SELATAN (1992)
  70. WALI MUJBIR DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TH 1974 (1992)
  71. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMASALAHAN KAWIN DAMPULAN & UPAYA PENANGANANNYA (1998)
  72. PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI’I TENTANG IJMA’ SEBAGAI SUMBER PENETAPAN HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DEWASA INI) (1997)
  73. EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TH 1974 SEJAK 1986 – 1995 (STUDI ATAS PELAKSANA AN PERKAWINAN DI KAB. NGAWI) (1997)
  74. AHLI WARIS TELAH SEPERJANJIAN (STUDI ANALISIS TERHADAP PERSEPSI HAZAIBIN DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM) (1996)
  75. PERWAKAFAN TANAH MILIK DI KOTA MADYA JOGYAKARTA (STUDI KASUS TERHADAP MAJLIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN MUHAMMADIYAH KODYA YOGYAKARTA SEBAGAI NAZIR) (1995)
  76. PENGARUH SOSIAL BUDAYA DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (TINJAUAN ATAS LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA) (1999)
  77. KEMASLAHATAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN BAGI PENETAPAN HUKUM ISLAM (1990)
  78. MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN PENETAPAN HUKUM (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT AL-GAZALI & AT-TUFI) (1995)
  79. PENGINGKARAN SUAMI TERHADAP SAHNYA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF (1990)
  80. SUAMI MAHQUD & PERMASALAHANNYA TINJAUAN ULANG TERHADAP QALL QADIM DAN JADID AS-SYAFII (1990)
  81. AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (1990)
  82. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SUKU BANJAR (HARTA PERPANTANGAN) DI KAB. HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN (1990)
  83. SAKTI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGENDALIAN DENGAN BERBAGAI PERMASALAHAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) (1990)
  84. SIKAP SEORANG MUSLIM MENGHADAPI MASALAH KHILAFIYAH DALAM HUKUM ISLAM (1989)
  85. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA (SUATU STUDI BANDING) (1989)
  86. PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TH 1974 DITINJAU DARI SEGI HK. ISLAM (STUDI DI P.A. KODYA YOGYAKARTA) (1995)
  87. PERANAN RA’YU DALAM ISTIHSAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA (1993)
  88. SIKAP HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM WARIS ADAT (PTRILINIAL, MATRILINIAL & PARENTAL) (1994)
  89. PENGARUH ISTRI BEKERJA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANJARNEGARA PROPINSI JATENG (STUDI ANALITIS HK. ISLAM) (1997)
  90. PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA DAN PEMBUKTIAANNYA DI P.A. DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN P.A. YOGYAKARTA TH 1994) (1999)
  91. PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.4 TH 1982 TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KADES, SKDES, KAUR & KADUS DITINJAU DARI HK. ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANGKAH DI KAB. TEGAL (1994)
  92. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN DENGAN TULISAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA (1997)
  93. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TEBASAN PADI DI DESA MULUR KEC. BENDOSARI, KAB. SUKOHARJO (1998)
  94. PELAKSANAAN PELELANGAN DALAM PERJANJIAN GADAI MENURUT PANDANGAN HK ISLAM (STUDI KASUS DI PERUM. PEGADAIAN DI CAB. BASEN KOTAGEDE, YOGYA) (1996)
  95. KEWARISAN AHLI WARIS BATALI SABAB DALAM ADAT MINANGKABAU DI TINJAU DARI HK ISLAM. (STUDI DI DAERAH TK II KAB AGAM, SUMATRA BARAT) (1996)
  96. AKIBAT HUKUM KEMATIAN SALAH SATU PIHAK TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT ABU HANIFAH & HK LOSITIF (1996)
  97. MEMBUKA TANAH DAN KEPEMILIKANNYA DALAM PERSPEKTIF HK AGARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (SEBUAH STUDI KOMPARASI) (1997)
  98. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH DI DESA TUNGGAL ROSO, PREMBUN, KEBUMEN – JATENG (1995)
  99. STUDI TENTANG JARIMAH GAIRU TAMMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG DAN HUKUM PIDANA INDONESIA (KUHP) (SEBUAH ANALISA KOMPARASI) (1995)
  100. ANALISA TERHADAP PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM DARI SEGI MASLAHAH MURSALAH (BERDASARKAN PENDAPAT DARI PARA ULAMA)
  101. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSAN BEBAS (VRIJSPAARK) DALAM KUHP (1996)
  102. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN ANAK DI PADANG SIDEMPUAN (1996)
  103. INSEMINASI BUATAN DARI BENIH SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA ATAU BENIH BEKU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (1996)
  104. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI & JUAL MUSIMAN BUAH-BUAHAN DI DESA BAMBUSARI, KEC. KAJORAN, KAB. MAGELANG (1996)
  105. TINJAUAN HK ISLAM TERHADAP PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP (1996)
  106. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN PASAL 285 KUHP (1989)
  107. DIMENSI KEMANUSIAAN DALAM HUKUMAN JARIMAH HIRABAH DALAM SYARIAH (1992)
  108. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DELIK AGAMA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (1989)
  109. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DAN PENYELESAIAANYA DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI MOJOSONGO, KEC. JEBRES, KODYA SURAKARTA (1995)
  110. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH SAWAH SISTEM TAHUNAN DI DESA LEMBUPURWO, KECAMATAN MIRIT, KAB. KEBUMEN (1987)
  111. PELAKSANAAN IJON DI KEC. KEDIRI, LOMBOK BARAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1995)
  112. STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUMISLAM DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESA, TENTANG PEMILIKAN BENDA TETAP (1995)
  113. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA TANAM PADI DI DESA KALI TIRTO, KEC. BERBAH, KAB SLEMAN (95)
  114. SISTEM PERBURUHSN PADA PERUSAHAAN GENTENG MAS SOKKA DI SRUWENG, KEBUMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1990)
  115. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM PEDAGING SISTEM KONTRAK DIDESA SINDANG KEMPENG, KEC. BEBER, KAB CIREBON (1990)
  116. STUDI BANDING TENTANG EFEKTIFITAS HUKUMAN BAGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA & HUKUM PIDANA ISLAM (1990)
  117. SEWA LELANG TANAH PANGONAN DI DESA SUGISTUA KEC. ANJATAN, KAB. INDRAMAYU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (1992)
  118. KECAKAPAN MENERIMA HAK & KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM PERDATA & HUKUM ISLAM (SUATU STUDI PERBANDINGAN) (1992)
  119. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA (1992)
  120. DELIK AGAMA DALAM KUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1992)
  121. STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DRNGAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI EKSEKUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERPENYAKIT GULA (1991)
  122. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN INDUSTRI ANTARA PT ANEKA KARYA DENGAN PERUSAHAAN ANAK CABANG DI BATUR CEPER, KLATEN (1991)
  123. SISTEM JUAL BELI TEMBAKAU IMBON DI DESA WONOTIRTO DITINJAU HUKUM ISLAM (1993)
  124. SISTEM PERBURUHAN PD PERUSAHAAN BATIK CV. SOEMIHARDJO DI KODYA YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (1994)
  125. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS PARTNERSHIP DALAM HUBUNGAN PERBURUHAN (SEBUAH STUDI KASUS DI UNIT SPSI DI HOTEL CAKRA (1996)
  126. KETENTUAN-KETENTUAN RUJU’ MENURUT PENDAPAT IBNU HAZM DAN ASY SYAFI’I (1997)
  127. WANITA SEBAGAI ISTRI DALAM PANDANGAN ADAT JAWA & ISLAM (STUDI KOMPARASI TENTANG KEDUDUKAN & PERANANNYA DALAM RUMAH TANGG DAN MASYARAKAT JAWA TENGAH (1996)
  128. PENGARUH PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TERHADAP PENCABUTAN KESAKSIAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DI INDONESIA (1996)
  129. KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASSA IDDAH BAGIISTRI YANG DI TALAK BA’IN MENURUT MADZHAB HANAFI & MADHZAB SYAFI’I (STUDI KOMPARASI) (1996)
  130. STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA MALIKIYAH DAN SYAFI’IYAH TENTANG CACAT DIJADIKAN KHIYAR DAN FASAKH DALAM PERNIKAHAN (1998)
  131. TALFIQ DALAM PANDANGAN FULQAHA DAN APLIKASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM DI INDINESIA (1997)
  132. IJTIHAD SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJAR TENTANG PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAN (1998)
  133. SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU EUTHANSIA YANG DIPAKSA MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM (1999)
  134. PERGOLAKAN SIPIL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI GERAKAN TENGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUH & TENGKU MUHAMMAD HASAN TIRO) (2005)
  135. PENGARUH TIPE KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP DISIPLIN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (1998)
  136. IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI WILAYAH JOGOYUDAN JETIS YK TH 1999-2001 (2002)
  137. SHOLAT JUM’AT DI SELAIN MASJID (STUDI KOPARASI MALIKIYYAH DAN SYAFIIYYAH (2000)
  138. KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI ANALISIS ATAS PEMIKIRAN YUSUF AL QARDAWI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE INDONESIAAN (2002)
  139. MIMPI DALAM ISLAM (2001)
  140. HUKUM TA’ADDUD AL JUM’AT 9STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I) (2001)
  141. SHOLAT JUM’AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN T.M. HASBI ASH SHIDDIQY DAN KYAI MOCHAMMAD MUCHTAR MU’THI) (2003)
  142. STUDI PEMIKIRAN M DAWAM RAHARJO TTG ZAKAT DAN IMPLEMENTASINYA PADA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT (2001)
  143. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PELANGKAH DALAM PERKAWINAN DI MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN YK (2002)
  144. ARGUMENTASI METODOLOGIS ZAKAT PROFESI DALAM MUHAMMADIYAH (2002)
  145. SHOLAT JUM’AT BERTEPATAN DG HARI RAYA (STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ASY SYAFI’I DAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL) (2000)
  146. STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN SYAFII TENTANG SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR (2001)
  147. PELAKSANAAN ZIARAH PETILASAN SUNAN BONANG DI BONANG LASEM REMBANG (STUDI KOMPARASI BUDAYA ISLAM SINKRETIS DAN ISLAM NORMATIF) (2004)
  148. HUKUM SHOLAT QOSOR BAGI MUSAFIR (PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFIIYAH) (2001)
  149. TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PENINGSET DAN ASOK TUKON DALAM PERKAWINAN DI KEC. WIROBRAJAN KOTA YK (2001)
  150. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT TM HASBI ASH SHIDIEQY DAN YUSUF AL QARDAWI) (2003)
  151. JABAT TANGAN ANTARA ORANG LAKI-LAKI DG PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT PENDAPAT HASBI ASH SHIDDIQY DAN AHMAD HASSAN (2001)
  152. STUDI PENDAPAT HASBI ASH SHIDDIEQY TTG HUKUM BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (2000)
  153. JUDICIAL REVIEW DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 60 HURUF G UU NO 12 TH 2003 TTG PEMILU DPR, DPD DAN DPRD) (2007)
  154. INDEPENDENSI MAHKAMAH SYARI’AH NANGROE ACEH DARUSSALAM (TELAAH BAB XII PASAL 25-26 UU NO 18 TH 2001) (2003)
  155. DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TH 1974 (STUDI PENETAPAN PA YK TH 2002-2005) (2007)
  156. PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT (3) UU NO 7 TH 1989 JO UU NO 3 TH 2006 (DALAM TINJAUAN HUKUM ACARA ISLAM) (2007)
  157. PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA YK PERKARA NO 159/PDT G/2006/PA YK ) (2007)
  158. PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KLATEN TERHADAP NIKAH HAMIL DAN PENANGGULANGANNYA (2007)
  159. PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR NIKAH (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA SLEMAN TH 2006 NO 408/PDT G/2006/PA SLEMAN) (2007)
  160. PEMBERATAN PIDANA BAGI PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (2007)
  161. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JASA NADA TUNGGU (2007)
  162. KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA YK NO 142/PDT G/ 2006/ PA YK) (2007)
  163. PENGABAIAN NAFKAH LAHIR SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN DI PA TULUNGAGUNG TH 2003-2005 (2007)
  164. IZIN POLIGAMI TANPA ADANYA ALASAN DALAM PASAL 4 AYAT (2) UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA BANTUL TH 2005 (2007)
  165. MUSYAWARAH DI BMT DANA SEJAHTERA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (2007)
  166. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA SLEMAN NO 197/PDT G/2006/PA SMN) (2007)
  167. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH HARGA JUAL BARANG JAMINAN ATAS BIAYA IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH (STUDI DI PEGADFAIAN SYARIAH KUSUMANEGARA YK) (2007)
  168. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN PERHIASAN PERAK PADA KOPERASI PENGUSAHA PENGRAJIN PEAK (KP3Y) DI KOTAGEDE YK (2007)
  169. STUDI KASUS KEPUTUSAN PA BOYOLALI TENTANG ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DI KALANGAN PNS TH 1997-1999 (2001)
  170. STUDI TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PA YK TAHUN 2005 (2008)
  171. PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN DALAM LINGKUNGAN ADAT KAMPUNG NAGA, DESA NEGLASARI KEC. SALAWU KAB. TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (2008)
  172. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PASANGAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI DESA JAMBON KEC. PEDAN KAB. KLATEN) (2009)
  173. ISBAT POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO 136/PDT G/2004/PA WT TENTANG PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DI PA WATES) (2006)
  174. PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (2008)
  175. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL 17 UU NO 21 TH 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG) (2009)
  176. REMISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO 174 TH 1999) (2008)
  177. PEMBERIAN NAFKAH KEPADA SUAMI (STUDI ATAS PANDANGAN IBN HAZM) (2005)
  178. PRAKTEK JUAL BELI BILYET GIRO (PIUTANG) DI DESA MENGANTI KEDUNG JEPARA DALM PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I (2007)

 

Bagikan kepada teman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *