Contoh Skripsi Hubungan Internasional

By | January 19, 2013

Kami menyediakan Berbagai macam judul-judul Referensi baik Skripsi, Tesis Maupun Disertasi yang dapat anda gunakan untuk penyusunan tugas akhir anda baik skripsi, tesis atau disertasi. Dan “Kami menyedikan produk layanan konsultasi, Jasa pembuatan Skripsi, Tesis dan Disertasi serta Olah Data berbagai bidang. : Informasi lebih lanjut ( Konsultasi, Bimbingan & Jasa Pembuatan Skripsi, Tesis & Disertasi – Olah Data Hub Customer Services”

Contoh skripsi Hubungan internasional kode Y (HARDCOPY).


  1. PERANAN INTERNATIONAL MONETERY DALAM REFORMASI EKONOMI POLITIK INDONESIA (2001)
  2. KOMPETENSI ETNIK DAN PEMBERSIHAN ETNIK STUDI KASUS : KONFLIK ANTAR ETNIK DI NEGARA BEKAS FEDERASI YUGOSLAVIA (1999)
  3. PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LAUT CINA SELATAN (2001)
  4. PERAN ELIT BISNIS DALAM DEMOKRATISASI DI THAILAND (2001)
  5. DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC : ERA CLINTON (1997)
  6. EKSISTENSI ISRAEL DI LEBANON SELATAN (THE ISRAEL EXISTANCE IN SOUTH LEBANON) (2000)
  7. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMPEROLEH
  8. PENYESUAIAN TERHADAP HEGERADHI : INDONESIA DALAM SISTEM KAPITALIS DUNIA ERA 1990AN
  9. KONFLIK HUBUNGAN PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMF PADA MASA PEMERINTAHAN ABDULRACHMAN WACHID (2002)
  10. DINAMIKA KEPEMIMPINAN MILITER DI ARGENTINA 1930-1983 (1988)
  11. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN GUSDUR POLITY TO HARDS ARAB ISRAEL CONFLICT (2002)
  12. PERANAN UNITED NASIONAL ASSISTANCE MISSIONS IN TIMOR (UNAMET) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TIMOR TIMUR (2000)
  13. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG
  14. POST PROGRAM MONITORING “PPM” SEBAGAI AKSI TERBAIK BAGI INDONESIA “EXIT STRATEGI IMF” (2005)
  15. THE INFLUENCE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAN TO INDONESIA IRAN RELATION (1999)
  16. DAMPAK EKSPLORASI DAN EKSPLORASI ANTARIKSA TERHADAP HUBUNGAN INTERNATIONAL (1992)
  17. BANK DUNIA , IMF DAN EKONOMI INDONESIA 1967 – 1990 (1997)
  18. POLITIK LUAR NEGERI TERHADAP TIMUR TENGAH PASKA BOOMING MINYAK TERHADAP DEKADE 70AN (1999)
  19. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN INDONESIA KELUAR DARI PBB DI TAHUN 1965 (1988)
  20. STRATEGI AKOMODASIONIS MENEM DARI PELAKSANAAN DE MILITERISASI “STUDI KASUS ARGENTINA 1983”
  21. KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN ATAS INFASI AMERIKA KE AFGANISTAN PASCA TRAGEDI WTC 11 SEPTEMBER 2001 (2003)
  22. KAMPANYE PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGIRIMAN TKW KE ARAB SAUDI “STUDI KASUS YAYASAN TJOET NYAK DIEN” (2001)
  23. HUBUNGAN AS – RI MASA PRESIDEN GEORGE BUSH TAHUN 2001-2005 (2005)
  24. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TAHUN 1996 – 2003 (2005)
  25. KONSOLIDASI DEMOKRASI ARGENTINA DI BAWAH PEMERINTAHAN CARLOS SOUL MENEM (2005)
  26. POLITIK PUAK MELAYU MAHATHIR MOHAMMAD (2005)
  27. KONFLIK ANTAR KELOMPOK MUSLIM DAN KELOMPOK PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN PAKISTAN
  28. DESTABILISASI IRAK PASCA INVASI AS (2005)
  29. KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK PASCA TUMBANGNYA REZIM SADDAM HUSSEIN (2005)
  30. PENGGUNAAN TEKNOLOGI F. VOTING DALAM PEMILU PARLEMEN ACI (AUSTRALIA CAPITAL TERITORY) TAHUN 2005 DAN TAHUN 2006 (2006)
  31. KEBIJAKAN SINGAPURA MENGGAGAS ASEAN ECONOMIK COMMUNITY (AFC) SEBAGAI CERMINAN PENTINGNYA NEGARA-NEGARA TETANGGA BAGI SINGAPURA (2006)
  32. HUBUNGAN KERJASAMA EKONOMI INDONESIA – SINGAPURA “STUDI KASUS : PENERAPAN KONSEP FREE TRADE ZONE DI PULAU BATAM TAHUN 2005” (2006)
  33. DAMPAK GERAKAN PEOPLE POWER DI BOLIVIA (2006)
  34. UPAYA RAKYAT KANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN BAGI KALEDONIA BARU (2005)
  35. PERAN SAMURAI DALAM PEMERINTAHAN MEIJI(1886-1912)
  36. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AUSTRALIA MENARIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI (POLICY OF AUSTRALIA GOVERNMENT TO WITHDRAWING MIGRATION AMANDEMENT BILL) (2002)
  37. KONFLIK ETNIS DI BOSNIA-HERZEGOVINA (1999)
  38. STRATEGI PEMDA KAB. LOMBOK TENGAH DALAM MENJADIKAN PANTAI KUTA SEBAGAI SALAH SATU DAERAH TUJUAN WISATA INTERNATIONAL (2007)
  39. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT (2007)
  40. KAJIAN ULANG PERAN DAN SIGNIFIKASI OPEC BAGI EKONOMI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA (2007)
  41. ISU TRANPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN ODA JEPANG “STUDI KASUS : PROYEK PLTA KAB. PANJANG RIAU INDONESIA” (2005)
  42. EKONOMI POLITIK INTERNATIONAL DAN RELEVANSI INTERNATIONAL SECURITY ACT PADA MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SINGAPURA (2007)
  43. TERPILIHNYA APJ ABDUL KALAM PADA PENILAIAN PRESIDEN DI INDIA PADA TAHUN 2002 (2003)
  44. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PARTAI KODEM DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TERHADAP PALESTINA (2007)
  45. PENGARUH GREEN DITACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIRONMENTAL DETIVISTS GROUPS (TERGS) TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AS (2007)
  46. LANGKAH POLITIK MORAL USKUP BELLO DALAM PROSES PERJUANGAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR “ANALISIS PERSEPSI NILAI 3 PEMBEBASAN” (2007)
  47. KEMENANGAN PARTAI KONGGRES INDIA DALAM PEMILU TH 2004
  48. REFORMASI KANTOR POS JEPANG ERA PERDANA MENTERI JUNICHIRO KOIZUMI (2007)
  49. PROSES PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH PASCA KRISIS IRAK (2003)
  50. TRANSFORMASI NEGARA CINA DALAM INDUSTRIALISASI PASCA MAO (2007)
  51. KEGAGALAN BHARATHA JANATHA PARTY (BJP) DALAM PEMILU DI INDIA TH 2004 (2007)
  52. MEMBAIKNYA HUBUNGAN BILATERAL INDIA – CHINA PASCA PERANG 1962 PERSPEKTIF : CHINA (2007)
  53. POLITIK LUAR NEGERI GUS DUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (2005)
  54. PELUCUTAN SENJATA NUKLIR AMERIKA SERIKAT (2005)
  55. KURDISTAN UNTUK KURDI (STUDI KASUS : GERAKAN KEKERASAN PARTAINYA KANKEREN KURDISTAN ATAU PKK DI TURKI) (2007)
  56. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA “STUDI KASUS IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI SINGAPURA KE KEC. TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR PROP. RIAU” (2006)
  57. KRISIS LEGITIMASI PRESIDEN LUIS INACIO DA SILVA DI BRAZIL PADA TAHUN 2005 (2006)
  58. KEBIJAKAN ASEAN DALAM MENGANTISIPASI TERORISME INTERNATIONAL DI ASIA TENGGARA (2008)
  59. LATAR BELAKANG DIJATUHKANNYA SANGSI OLEH AS KEPADA SURIAH MELALUI UD THE SYRIA ACCOUNTABILITY AND LIBANESE SOVEREIGNITY RESTORATION ACT OF 2003 (2005)
  60. STRATEGI DIPLOMASI NUKLIR KOREA UTARA (2008)
  61. ISU KASTA DALAM POLITIK DOMESTIK INDIA (2004)
  62. KERJASAMA PARIWISATA INTERNATIONAL “STUDI KASUS STRATEGI KAMPANYE , NO CHILD SEX TOURISMEEXPACT AUSTRALIA”
  63. STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARIWISATA INDONESIA DI DUNIA INTERNATIONAL MELALUI VISIT INDONESIA YEAR (VIY) (STRATEGI OF INDONESIA GOVERNMENT TO IMPROVE THE TOURISME SECTOR IN INTERNATIONAL WORLD THROUGH VISIT INDONESIA YEAR (VIY) 2008 (2008)
  64. PERPECAHAN PEMERINTAH SERBIA DALAM MENGHADAPI KEMERDEKAAN KOSOVO (THE DISUNITYOF SERBIAH GOVERNMENT TO VASE KOSOVO INDPENDENCE) (2008)
  65. STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH SINGAPURA DALAM PROSES PEMBINAAN BANGSA (2008)
  66. KEBIJAKAN GERHARD SCHROEDER DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING DI JERMAN (PERIODE 1998-2002) (2007)
  67. KEBIJAKAN EKONOMI INDIA MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL 1997 (TINJAUAN EKONOMI POLITIK) (2001)
  68. FAKTOR EMOSIONALISME DALAM DISINTEGRASI UNI SOVYET (2008)
  69. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN GERHARD SCHROEDER DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING DI JERMAN 1998-2002 (2008)
  70. UPAYA PRESIDEN BRAZIL LULA DA SILVA MENGATASI HUTANG LAR NEGERI TERHADAP IMF (2003-2008) (2007)
  71. PERAN PEMERINTAH DALAM POLITIK PEREKONOMIAN KOREA SELATAN (STUDI KASUS – CHARROL) (2007)
  72. KEBIJAKAN LUAR NEGERI BARACK OBAMA TERHADAP UPAYA PENUTUPAN KAMP TAHANAN MILITER GUANTANAMO KUBA (2009)
  73. RESPONS PEMERINTAH SINGAPURA DALAM PROSES PERUMUSAN PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA SINGAPURA (2006)
  74. HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA PASCA BOM BALI (DILIHAT DARI SUDUT PANDANG INDONESIA) (2007)
  75. KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJASAMA DENGAN AUSTRALIA GUNA MENGATASI KASUS TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2002-2005 (2006)
  76. SENSITIVITAS INDONESIA TERHADAP KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI KEJAHATAN DI SELAT MALAKA (2009)
  77. IMMIGRATION ACT 2002 STUDI TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA (2005)
  78. KONFLIK PEMANFAATAN PULAU PASIR ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA (2009)
  79. PERAN ALL INDIA DEMOCRATIC WOMENS’S ASSOCIATION (AIDWA) DALAM MELAWAN DISKRIMINASI GENDER DAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN INDIA (2008)
  80. DUKUNGAN AS DAN UNI EROPA TERHADAP PROSES KEMERDEKAAN KOSOVO DARI SERBIA 2008 (2009)
  81. PENGARUH FAKSIONAL POLITIK DALAM REFORMASI EKONOMI VIETNAM (2009)
  82. LATAR BELAKANG PEMERINTAHAN MYANMAR MENOLAK BANTUAN KEMANUSIAAN PASCA BADAI NARSIS (2009)
  83. KONSISTENSI INDONESIA DALAM MENDUKUNG UPAYA KEMERDEKAAN PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY(2004-2009) (2010)
  84. POLITIK UNILATERALISME AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN PASCA TRAGEDI WTC II SEPT 2001 (2009)
  85. DAMPAK KEBIJAKAN BOLIVARIAN HUGO CHAVES TERHADAP PENGUATAN KELAS BAWAH DI VENEZUELA (2010)
  86. LATAR BELAKANG KEMENANGAN HU SEN DALAM PEMILIHAN UMUM KAMBOJA TH. 2008 (2009)
  87. KEBANGKITAN INDUSTRI PARIWISATA SINGAPURA PASCA SARS (2008)
  88. KEBANGKITAN INDUSTRI PARIWISATA SINGAPURA PASCA SERANGAN SEFERGE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) (STUDI KASUS SINGAPORE ROARS) (2010)
  89. UPAYA PEMERINTAH SPANYOL UNTUK MENGATASI GELOMBANG IMIGRAN GELAP (2008)
  90. POLITIK EKONOMI KERJASAMA PEMERINTAH SOSIALIS VIETNAM DENGAN PERUSAHAAN MIGAS ASING (2010)
  91. KEKALAHAN KOALISI PRO SURIAH PADA PEMILU LEBANON TAHUN 2009 (2010)
  92. DIPLOMA ENERGI CITA DI KAZAKHSTAN (2011)
  93. PERILAKU DISKRIMINASI PEMERINTAH ISRAEL TERHADAP ETNIS ASING DI NEGARA ISRAEL MASA
  94. KONFLIK KEPENTINGAN NEGARA MAJU MELAWAN NEGARA BERKEMBANG MENGENAI ISU PERUBAHAN IKLIM, (STUDI KASUS : KONFLIK KEPENTINGAN KELOMPOK JUSSCANZ MELAWAN KELOMPOK AOSIS MENGENAI PROTOKOL KYOTO (2010)
  95. PERILAKU DISKRIMINASI PEMERINTAH ISRAEL TERHADAP ETNIS ARAB DI NEGARA ISRAEL MASA PEMERINTAHAN BENJAMIN NETANYAHU (2011)

Contoh skripsi Hubungan internasional kode AJ (HARDCOPY).

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TTG INVESTASI ASING SEJAK DIBERLAKUKANNYA LFDI 1987 (2002)
  2. PERAN ASEAN DLM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM NEGERI KAMBOJA (TAHAP PRA NEGOSIASI) (1998)
  3. NIKARAGUA DLM PROSES TRANSISI MENUJU DEMOKRASI (2002)
  4. IMPLEMENTASI PROGRAM NUKLIR INDIA-PAKISTAN DLM PERSPEKTIF RIVALITAS KEDUA NEGARA DI ASIA SELATAN (1994)
  5. UPAYA PRESIDEN GEORGE W. BUSH DLM MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER 2001 (2003)
  6. PERBANDINGAN SISTEM POLITIK DI BELANDA DAN AUSTRALIA (STUDI KASUS : PENGESAHAN UNDANG-UNDANG EUTHANASIA) (2003)
  7. INDONESIA DI DLM GERAKAN NON BLOK DI BAWAH ORDE LAMA DAN ORDE BARU (1990)
  8. PEMBERLAKUAN SANKSI EKONOMI OLEH AMERIKA SERIKAT THD MYANMAR 1997 (2003)
  9. KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM PERANG VIETNAM 1961-1968 (2003)
  10. POLITIK LUAR NEGERI SOVIET RUSIA PADA MASA KEKUASAAN STALIN (1970)
  11. ISLAM HAK-HAK AZASI MANUSIA : PERBEDAAN VISI DAN TRADISI STUDI KASUS (IRAN MASA KEPEMIMPINAN AYATULLAH RUHULLAH KHOMEINI) (2002)
  12. KEMENANGAN KEMBALI ROBBERT MUGABE PADA PEMILU 2002 DI ZIMBABWE
  13. PERANAN UNMIK DLM MEMULIHKAN KEADAAN DI KOSOVO PACA KONFLIK
  14. UPAYA REUNIFIKASI KOREA STUDI KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG (2001)
  15. PROSPEK E-COMMERCE DLM POLITIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA (2005)
  16. GLOBALISASI DLM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA BARAT DAN ISLAM (2004)
  17. LATAR BELAKANG KEMENANGAN GLORIA MACAPAGAL ARROYO DLM PEMILU TH 2004 DI FILIPINA (2005)
  18. UPAYA REUNIFIKASI KOREA : STUDI KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG (2001)
  19. KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA GREAT POWERS DLM PEMBENTUKAN REZIM WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (WMD) (2004)
  20. PANDANGAN OSAMA BIN LADEN TTG POLITIK DUNIA (OSAMA BIN LADENS VIEWS ON WORLD POLITIC) (2004)
  21. DOMINASI THE UNITED MALAYS NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLMN PERPOLITIKAN MALAYSIA (2005)
  22. REAKSI GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN THD KEBIJAKAN PEMERINTAH MESIR (1978-1995) (2003)
  23. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH RI DG PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TH 1996-2003 (2005)
  24. HAMBATAN INTEGRASI SOSIAL GENERASI KEDUA IMIGRAN TURKI DI JERMAN (2005)
  25. KERJASAMA PARIWISATA INTERNASIONAL : STUDI KASUS STRATEGI KAMPANYE NO CHILD SEX TOORISM
  26. PERGESERAN ORIENTASI KEBIJAKAN
  27. FAKTOR-FAKTOR YG MELATAR BELAKANGI PALESTINA (PLO0 MENERIMA UPAYA DAMAI MELALUI KONSEP PETA JALAN PERDAMAIAN (ROADMAP) ISRAEL-PALESTINA (2006)
  28. KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM KONFLIK DI PAPUA BARAT (2001)
  29. RUTE PEREMPUAN MASUK DUNIA KEPEMIMPINAN POLITIK : STUDI KOMPARASI ANTARA CORAZON COJUANGGO AQUINO DAN MARGARET ROBERTS THATCER (2006)
  30. FAKTOR INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN HAM PADA MASA PEMERINTAHAN SUHARTO (2006)
  31. KEBIJAKAN NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK ERA PRESIDEN BILL CLINTON (2005)
  32. HUBUNGAN RUSIA DG NEGARA-NEGARA BALTIK PASCA BERGABUNGNYA NEGARA-NEGARA BALTIK KE DLM NATO (2006)
  33. PROSPEK INVESTASI ASING DI KAB. BANGKA BARAT DLM ERA OTONOMI DAERAH (2007)
  34. POTENSI DOMINASI JERMAN PADA BIDANG POLITIK DI UNI EROPA SETELAH REUNIFIKASI (2005)
  35. FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN JOHN HOWARD PADA PEMILU AUSTRALIA OKTOBER 2004 (2006)
  36. PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP FENOMENA KEKERASAN POLITIK DI INDIA (2007)
  37. POLITIK LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP GEORGE PADA MASA PEMERINTAHAN SAAKASHVILLI (2007)
  38. PERAN PEMERINTAH DLM MENGHADAPI PENANAMAN MODAL ASING DAN KEMANDIRIAN BANGSA (STUDI KASUS PT FREEPORT INDONESIA DI MIMIKA PAPUA) (2007)
  39. KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA PASCA KERJASAMA DG CGI (2008)
  40. LATAR BELAKANG CINA MEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG ANTI PEMISAHAN THD TAIWAN (2008)
  41. PERSPEKTIF ISLAM THD GERAKAN FEMINISME YG MENUNTUT KESETARAAN GENDER (STUDI KASUS : PERSPEKTIF HIZBUT TARIR THD FEMINISME) (2005)
  42. DAMPAK KEBERADAAN LEMBAGA AUSTRALIA QUARANTINE AND INSPECTOR SERVICE (AQIS) PASCA TRAGEDI WTC 11 SEPTEMBER 2001 THD EKSPOR INDONESIA KE AUSTRALIA (2005)
  43. KEMENANGAN PARTAI KOALISI LIBERAL –NASIONAL DLM PEMILU 2004 DI AUSTRALIA (2005)
  44. KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DLM ASEAN REGIONAL FORUM (2004)
  45. DOMINASI THE UNITED MALAYS NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLM PERPOLITIKAN MALAYSIA
  46. PENOLAKAN AUSTRALIA DLM PERUNDINGAN PENENTUAN BATAS LAUT DI CELAH TIMOR (2005)
  47. KEBIJAKAN PEMERINTAH RI DLM MENGATASI PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA TIMOR LESTE (2008)
  48. STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DLM MEMBANGUN KEKUATAN DUKUNGAN DI LUAR NEGERI (2004)
  49. UPAYA PBB MENANGANI KONFLIK ETNIS DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (2008)
  50. STATE SPONSORED TERRORISM DLM POLITIK LUAR NEGERI DI UNI SOVIET PADA ERA BREZHNOV : EVALUASI MENGENAI KETERLIBATAN UNI SOVIET DLM AKTIVITAS TETRORISME DI EROPA BARAT (2004)
  51. PENOLAKAN AS TERHADAP PEMBENTUKAN DEWAN HAM PBB (2007)
  52. PENETRASI JEPANG DAN OTOSENTRISMA PEMBANGUNAN DI KOREA SELATAN (1996)
  53. PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA SIMBOL KADAULATAN YG MULAI MEMUDAR (PERSPEKTIF HUBUNGAN PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA DI KALIMANTAN TIMUR) (2007)
  54. KURDISTAN UNTUK KURDI (STUDI KASUS : GERAKAN KEKERASAN PARTIYA KAR KEREN KURDISTAN ATAU PKK DI TURKI) (2007)
  55. UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008 (2009)
  56. PELANGGARAN HUKUM HUMANITER PADA SERANGAN ISRAEL KE LEBANON TH 2006 (2008)
  57. LATAR BELAKANG KEBERHASILAN PARTAI BURUH DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN AUSTRALIA PADA PEMILU FEDERAL TH 2007 (2009)
  58. MUNDURNYA PERVES MUSHARRAF SBG PRESIDEN PAKISTAN PD TGL 18-8-08 (2009)
  59. UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008 (2009)
  60. KONFLIK PEMANFAATAN PULAU PASIR ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA (2009)
  61. KERJASAMA PELAKU BISNIS WISATA BALI DAN YK MENINGKATKAN FREKUENSI KUNJUNGAN WISATA ASING (2005)
  62. LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE (2009)
  63. PENGARUH ASEAN TOURISM FORUM (ATF) 2002 THD TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCA NEGARA KE INDONESIA (2002)
  64. LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE (2009)
  65. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DLM LIBERALISASI SEKTOR MIGAS (STUDI KASUS : PROSES TERBENTUKNYA UU MIGAS NO 22 TH 2001) (2009)
  66. PENGARUH FRETELIN SBG PARTAI OPOSISI THD LEGITIMASI RAKYAT TIMOR LESTE KPD PEMERINTAHAN PM XANANA GUSMAO (2008)
  67. STRATEGI CINA MEMPERTAHAN TAIWAN (2009)
  68. KEBIJAKAN PEMERINTAH CINA DLM MEMBERLAKUKAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI PROP LINXIA (2007)
  69. PERAN WETLANDS INTERNASIONAL DLM UPAYA MELESTARIKAN HUTAN GAMBUT DO INDONESIA (2009)
  70. LATAR BELAKANG KERUSUHAN DI PANTAI CRONULTA –AUSTRALIA TH 2005 (2008)
  71. PERAN PBB DLM PROSES PEMBENTUKAN INSTITUSI KEAMANAN DI TIMOR LESTE (2009)
  72. REALISASI KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGANAN NARAPIDANA DI INDONESIA (2006)
  73. DUKUNGAN AS DAN UNI EROPA TERHADAP PROSES KEMERDEKAAN KOSOVO DARI SERBIA 2008 (2009)
  74. DISKRIMINASI WARGA MUSLIM BELANDA PASCA KEBIJAKAN INTEGRASI NASIONAL TH 1983 (2009)
  75. LATAR BELAKANG KEKALAHAN MANMOON ABDUL GAYOON PADA PEMILU PRESIDEN DI MALADEWA TH 2008 (2008)
  76. LATAR BELAKANG UPAYA KUDETA DI TIMOR LESTE (2009)
  77. UPAYA PEMERINTAH DATI II KAB. MIMIKA MENGUNDANG INVESTOR ASING DI ERA OTONOMI DAERAH (2007)
  78. KERJASAMA UNI EROPA DAN INDONESIA DLM MENGATASI ILLEGAL LOGGING (2009)

 

Bagikan kepada teman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *